Program 3 juta rumah juga mendapat dukungan dari Danantara. Melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Danantara akan mendukung pendanaan program tersebut hingga Rp 130 triliun. Menurut CEO Danantara, Rosan P Roeslani, jumlah ini merupakan jumlah dukungan yang dikucurkan untuk tahun 2025.
“Saya telah berbicara dengan seluruh bank Himbara ditambah Bank Syariah Indonesia dan juga BTN, sehingga ada 5 bank, untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh pak Ara (Menteri PKP) sampai akhir tahun ini. Secara kasar kami telah menghitungnya mencapai sekitar Rp 130 triliun,” kata Rosan di Gedung Parlemen Singapura, dikutip dari akun Instagram @maruararsirait, Selasa (17/6).
Terkait hal tersebut, Rosan menjelaskan bahwa saat ini skema pendanaan oleh Danantara melalui Himbara untuk program 3 juta rumah sudah dimatangkan dan bisa langsung berjalan. Himbara juga menyambut baik hal ini.
“Kenapa? Karena mereka (Himbara) juga memiliki jaminan melalui rumah yang akan dibiayai dan pembiayaannya akan kita berikan dengan bunga rendah yang lebih baik, serta prosesnya juga segera kita mulai,” ujar Rosan.
Dia juga sudah berkoordinasi dengan tim Kementerian PKP agar pembiayaan ini bisa berjalan sesuai aturan yang ada dan memberikan dampak positif.
Pada kesempatan berbeda, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkap adanya kebutuhan sektor perumahan untuk membangun kawasan industri di Karimun, Bintan, dan Batam (KKB), Kepulauan Riau.
“Hanya saja di sana karena hutan masih banyak, rumah-rumah harus dibangun oleh Menteri Perumahan. Karena kalau tidak ada Menteri Perumahan, tidak bisa kita membangun lahan di sana,” kata Bahlil di Singapura dalam kesempatan berbeda.
Merespons Bahlil, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menyambut baik hal tersebut. Menurut Ara hal ini merupakan kolaborasi antar sektor yang baik dengan melibatkan sektor perumahan.
“Jadi inilah sinergi yang luar biasa dari Pak Balik dan Pak Rosan dan saya jadi kecipratan bagusnya ya, dari apa yang dilakukan, bagus jadi kami juga akan menyiapkan perumahannya,” kata Ara.
“Jadi ini akan menggerakkan ekonomi karena rumah itu dibangun oleh banyak orang, bahan baku dan sebagainya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 300 triliun per tahun. Nantinya, APBN akan memenuhi porsi sebesar Rp 43,6 triliun untuk program renovasi rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa dan Rp 26,4 triliun untuk BSPS di pesisir.
Untuk di perkotaan dibutuhkan sekitar Rp 240 triliun untuk membangun 1 juta unit dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun (rusun) namun kebutuhan ini tidak memberatkan APBN.
“Yang Rp 240 triliun itu kan pasar, kan bukan pemerintah yang membangun. Karena itu kan wilayahnya para pengembang,” kata Fahri ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).
Nantinya dukungan pemerintah untuk mendirikan hunian vertikal bukanlah dukungan berupa biaya melainkan pemberian lahan negara untuk dibangun oleh pengembang.
Swasta bangun pake uang dia dong. Nanti kan dibeli oleh pemerintah. Pembelian oleh pemerintah itu memakai lembaga
pembeli off-take
Dan itu BUMN. BUMN itu nanti dua, ada BUMN yang tidak mengambil untung (penugasan), ada yang mengambil untung,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan