forumnusantaranews.com
,
Jakarta
–
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rotasi enam pejabat eselon I, termasuk posisi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal.
Minister of Public Works
Dody Hanggodo mengatakan rotasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus menutup kebocoran anggaran akibat praktik korupsi.
“Bocoran dan pemborosan harus dihentikan, bukan ditutup-tutupi atau digerakkan ke sana-sini secara tidak efektif, tetapi benar-benar harus dihentikan,” kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025.
Dody memperkirakan kebocoran anggaran dalam dua kasus korupsi di Sumatera Utara dan Bangka Belitung mencapai 40 persen. “Memang di PU sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran,” ujarnya. Ia menilai kondisi ini tampak dari kasus pembangunan jalan di Sumatera Utara dan pemeliharaan rutin sumber daya air di Bangka Belitung.
“Harus saya akui, kami belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” kata Dody dalam kesempatan yang sama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menangkap enam pejabat dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Kamis, 26 Juni 2025. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumut.
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menyidik empat pelaku korupsi dalam kegiatan pemeliharaan rutin sumber daya air di Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023–2024.
Menanggapi dua kasus tersebut, Dody menegaskan kementeriannya telah menetapkan seluruh tersangka. “Tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga mengganti dua pejabat di atasnya, semata-mata ingin menjaga agar proses hukum berjalan dengan baik dan semestinya,” ujarnya.
Dody juga menyampaikan bahwa ia telah menonaktifkan tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. “Penonaktifan dilakukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan tanpa hambatan sekaligus menjaga keberlanjutan tugas-tugas pelayanan publik,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 1 Juli 2025.
Struktur Pejabat Eselon I Hasil Rotasi:
-
Sekretaris Jenderal: Wida Nurfaida (sebelumnya Direktur Pembangunan Jalan), menggantikan Zainal Fatah
-
Inspektur Jenderal: Maulidya Indah Junica (sebelumnya Direktur Jenderal Prasarana Strategis), menggantikan Dadang Rukmana
-
Dirjen SDA: Dwi Purwantoro (sebelumnya Direktur Sungai dan Pantai), menggantikan Lilik Retno Cahyadiningsih
-
Dirjen Prasarana Strategis: Bisma Staniarto (sebelumnya Setditjen Cipta Karya), menggantikan Maulidya Indah Junica
-
Dirjen Bina Konstruksi: Boby Ali Azhari (sebelumnya Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I), menggantikan Abdul Muis
-
Kepala BPSDM: Apri Artoto (sebelumnya Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol), menggantikan Canka Amprawati Suryani Putri
Tinggalkan Balasan