PBB Pati Dibatalkan, Tapi Masyarakat Tetap Tuntut Bupati Mundur
Pembatalan kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati menjadi berita utama setelah kebijakan ini menuai banyak protes dari masyarakat. Awalnya, kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah menimbulkan kenaikan tarif PBB hingga 250 persen. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Demo yang awalnya damai berubah ricuh setelah terjadi ketegangan antara pendemo dan petugas Satpol PP. Bupati Pati, Sudewo, juga sempat membuat pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan warga. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Dalam konferensi pers darurat yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025), Bupati Sudewo menyampaikan bahwa keputusan pembatalan dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif serta memperlancar perekonomian dan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti tahun 2024 tanpa ada kenaikan sedikit pun.
Bagi warga yang sudah membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknis pengembalian uang akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dan kepala desa. Meski demikian, keputusan ini tidak sepenuhnya memuaskan masyarakat.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap bersikeras untuk melanjutkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mempertanyakan kebenaran pernyataan Bupati Sudewo. Ia menilai pernyataan itu hanya sekadar omong kosong tanpa bukti nyata.
Teguh mengatakan bahwa selama ini pernyataan-pernyataan Bupati Sudewo dinilai penuh dengan kebohongan. Ia tidak percaya bahwa keputusan pembatalan kenaikan pajak dilakukan karena hati nurani, melainkan karena tekanan publik. Menurutnya, jika Sudewo benar-benar pro-rakyat, maka sejak awal ia tidak akan memikirkan kenaikan pajak.
Masalah kepemimpinan Sudewo tidak hanya terkait pajak. Isu ini menjadi titik kulminasi dari tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat. Teguh menegaskan bahwa Pati hanya akan damai dan sejahtera jika Sudewo mundur dari jabatannya.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan terus menuntut Bupati Sudewo dicopot dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya. Mereka tidak peduli siapa yang akan menggantinya, yang penting adalah bukan Sudewo. Sikap Bupati Sudewo dinilai penuh kesombongan.
Selain masalah pajak, masyarakat juga mengkritik tata kelola pemerintahan yang dinilai penuh keburukan. Teguh menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang hingga Bupati Sudewo turun dari jabatannya, baik melalui cara apapun.
Tinggalkan Balasan