ForumNusantaranews.com PESISIR BARAT – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat audiensi bersama Kelompok Kerja (Pokja) dan Komunitas Wartawan Republik Indonesia (KWRI) dalam rangka memperkuat sinergi media dengan pemerintah daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Ngejalang, Krui, pada Kamis (21/8/2025) pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfotiksan, Suryadi, yang menekankan pentingnya kolaborasi media dalam mendukung program strategis daerah, terutama pada sektor publikasi pariwisata dan informasi pembangunan publik. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Diskominfo, Pokja, dan KWRI.
“Pemerintah daerah sangat berharap dukungan profesional dari rekan-rekan media, khususnya dalam menyukseskan program unggulan Bupati seperti promosi wisata daerah. Kami ingin menyatukan visi agar potensi pariwisata Pesisir Barat lebih dikenal luas, tidak hanya Labuhan Jukung atau Tanjung Setia, tetapi juga destinasi lain di setiap pekon,” ujar Suryadi.
Dalam forum tersebut, perwakilan KWRI menyampaikan apresiasi atas undangan dari Diskominfo sekaligus menegaskan komitmen wartawan untuk mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang. KWRI juga berharap pemerintah memberikan ruang serta akses informasi yang lebih luas kepada wartawan.
Sementara itu, Pokja menyampaikan beberapa masukan, di antaranya terkait minimnya anggaran publikasi di tingkat pekon yang membuat potensi wisata lokal kurang terekspos secara maksimal. Selain itu, Pokja menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara wartawan dengan aparatur desa untuk menghindari kesalahpahaman saat peliputan.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfotiksan berkomitmen menindaklanjuti masukan itu kepada pimpinan dan mendorong agar pada tahun 2026 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pekon yang memiliki potensi wisata dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk promosi.
Diskusi juga membahas mengenai penyamaan persepsi soal legalitas media. Kadis menegaskan bahwa semua media berbadan hukum tetap dianggap sah, baik sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun belum. “Komunikasi dua arah adalah kunci. Kami terbuka terhadap masukan dari media dan berharap kerja sama ini bisa berkelanjutan,” tegas Suryadi.
Sebagai tindak lanjut, Diskominfo berencana membuka kembali kerja sama (MoU) pada Desember mendatang. Selain itu, setiap kegiatan pemerintah akan disampaikan kepada ketua organisasi media agar dapat dipublikasikan secara merata.
Rapat audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan mendorong publikasi yang selaras dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.(Apri)
Tinggalkan Balasan