Kritik terhadap Program Pelatihan Deep Learning dan AI oleh Pendidik
Seorang pengamat pendidikan, Ina Liem, mengungkapkan kekecewaannya terhadap program pelatihan deep learning dan akal imitasi (AI) yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menilai kebijakan tersebut tidak logis karena memaksa sekolah membayar biaya pelatihan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kinerja. Padahal, dana tersebut seharusnya menjadi insentif bagi sekolah yang berprestasi.
Ina menyebutkan bahwa biaya pelatihan yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 2 juta untuk guru dan Rp 3 juta untuk kepala sekolah. “Dana itu seharusnya seperti bonus untuk sekolah berprestasi. Tapi justru malah digunakan untuk membayar vendor,” ujarnya dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 25 Agustus 2025.
Perbedaan Sistem Pelatihan Saat Ini dengan Sebelumnya
Menurut Ina, sistem pelatihan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Dulu, sekolah bisa memilih materi dan narasumber sesuai kebutuhan mereka. Namun, kini Kemendikdasmen telah menunjuk penyelenggara tertentu. “Silakan netizen telusuri siapa vendornya. Apakah ada konflik kepentingan dengan pembuat kebijakan?” tanya Ina.
Ia juga mengkritik aturan yang melarang peserta menyebarluaskan materi pelatihan. Menurutnya, kebijakan ini justru bertentangan dengan semangat pemerataan kualitas guru. “Bukannya makin cepat tersebar, makin cepat pula guru se-Indonesia bisa mengajar sesuai program yang dicanangkan? Kok saya jadi ingat launching smartphone baru ya, eksklusif,” ujarnya.
Pertanyaan tentang Motif Pemerintah
Ina menegaskan bahwa publik berhak menuntut transparansi atas program yang dibiayai negara. “Bukannya kita masyarakat bayar gaji pejabat dan wakil rakyat? Jadi kita yang bosnya. Harusnya kita berhak menuntut kinerja,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa materi pelatihan yang sebetulnya dibiayai oleh masyarakat harus diperjualbelikan kembali dalam bentuk program pelatihan. “Konten yang dibiayai publik, pelatihan yang dibiayai publik, tapi hanya bisa diakses kalau sekolah bayar lagi. Ini pendidikan nasional atau bisnis pelatihan terselubung?”
Respons dari Pihak Kemendikdasmen
Tempo telah berupaya menghubungi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani, untuk menanyakan ihwal program pelatihan guru yang dimaksudkan. Namun, hingga tulisan ini dibuat hanya Nunuk yang memberikan respons. “Nanti saya buatkan narasi apa yang kami laksanakan,” kata dia lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin.
Pertanyaan lain perihal konsep pelatihan deep learning yang diselenggarakan Kemendikdasmen untuk para guru serta mengapa guru perlu membayar pelatihan tersebut belum dijawab oleh Nunuk sampai berita ini ditulis.
Pelatihan di Australia dan Implementasi Metode Baru
Sebelumnya, sebanyak 30 guru yang telah diseleksi oleh Kemendikdasmen diberangkatkan ke Australia pada 25 Mei 2025 untuk pelatihan deep learning. Di Australia, mereka belajar di sekolah-sekolah Negeri Kanguru yang memang sudah menerapkan deep learning.
Deep learning merupakan metode pembelajaran baru dalam kurikulum nasional yang dibuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemendikdasmen menerapkan metode itu di seluruh sekolah dasar dan menengah di Indonesia mulai tahun ajaran 2025/2026 yang sudah berjalan.
Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen Laksmi Dewi mengatakan model itu bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi siswa. Salah satu dampaknya, kata dia, siswa bisa lebih cepat belajar membaca dan berhitung. “Kami berharap model ini bisa meningkatkan hasil belajar dan kompetensi-kompetensi siswa,” kata Laksmi di Grand Sahid Jaya Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025.
Tinggalkan Balasan