Partai Golkar Mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis
Partai Golkar menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus berjalan meskipun terdapat beberapa kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai wilayah. Partai ini menilai masalah yang muncul lebih berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan program, bukan alasan untuk menghentikan inisiatif tersebut.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar, Idrus Marham, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. “Pengelolaan programnya yang perlu dikaji dan diperbaiki. Kalau misalkan ada keracunan, kenapa bisa terjadi? Salah satunya adalah pengawasan dan penyediaan gizi,” ujar Idrus saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Menurut Idrus, kritik seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan membatalkan program yang telah memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga menyerukan agar pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini secara tidak benar segera ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Evaluasi Pelaksanaan Program
Idrus menjelaskan ada tiga aspek utama yang perlu dievaluasi dalam program MBG:
-
Kualitas bahan baku makanan
“Hakikat makanan sehat bergizi ada pada kualitas bahan bakunya. Setitik saja cacat pada bahan baku, maka semua kandungan gizi dalam makanan itu bisa hilang,” jelasnya. -
Proses pengolahan makanan
Idrus mengingatkan agar pengelolaan MBG tidak dilakukan secara asal-asalan, meski program ini bersifat massal. “Jangan karena MBG massal, pengelolaannya asal matang dan hanya mengejar target. Proses pengolahan harus tetap memperhatikan kualitas dan keamanan,” tegasnya. -
Sistem distribusi makanan
Idrus menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan selama proses pengiriman. “Bahan baku bisa berkualitas, pengolahan bisa sehat, tapi jika dalam pengantaran tidak memperhatikan aspek kesehatan, masalah bisa muncul,” ujarnya. Ia menambahkan, ketiga tahapan ini harus dipastikan aman untuk dikonsumsi dan tetap memberikan manfaat gizi yang optimal bagi siswa.
MBG sebagai Program Kerakyatan
Selain aspek kesehatan, Idrus juga menekankan peran MBG sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Program ini bisa melibatkan UMKM, koperasi, dan lembaga desa dalam proses pengelolaan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. “MBG bukan hanya soal pemberian makanan, tapi juga bisa menjadi sarana pemberdayaan ekonomi lokal,” kata Idrus.
Pernyataan Golkar ini muncul setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah, menimbulkan kekhawatiran publik. Namun, partai beranggapan bahwa penghentian program tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, evaluasi menyeluruh dan perbaikan tata kelola dinilai lebih efektif untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan.
Dengan demikian, Golkar menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan MBG sambil melakukan perbaikan berkelanjutan. Program ini tetap dianggap vital sebagai upaya meningkatkan gizi siswa dan sekaligus memberdayakan masyarakat, asalkan aspek food safety dan kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama.
Tinggalkan Balasan