Foto : Dr. Martha Parulina Berliana,S.H.,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Didampingi Para Kasi Kejaksaan Negeri Purwakarta
Forumnusantaranews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta melaksanakan konferensi pers dalam rangka menyampaikan capaian kinerja selama tahun 2024, Senin (30/12).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Dr. Martha Parulina Berliana, S.H.,M.H. dan didampingi para kepala seksi.
“Hasil dari capaian kinerja kejari purwakarta ini diantaranya pada bidang pembinaan yang telah berhasil memberikan pemasukan terhadap Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berasal dari tilang, lelang, uang rampasan negara, biaya perkara, dan denda perkara sebesar Rp1.303.571.569,”jelas Martha saat konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta, jalan Siliwangi Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta.
Kemudian, lanjut Martha, untuk bidang Intelijen diantaranya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada para kepala desa dan perangkat desa melalui program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa yang melibatkan 183 desa.
“Untuk bidang intelijen Kita melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan memberikan penyuluhan kepada 138 Desa melalui program Jaksa Garda Desa. Selain itu Kita juga melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ke beberapa sekolah di Purwakarta serta melaksanakan kegiatan aset tracing,”ungkap Martha.
Untuk Bidang Tindak Pidana Umum, sambung Martha, ada satu hal yang spesial yaitu Kejari Purwakarta telah melaksanakan empat Restoratif Justice (RJ) selama tahun 2024.
“Kalau tindak pidan umum, untuk tahun ini Kita telah melaksanakan empat restoratif justice. Sedangkang untuk Bidang Tindak Pidana Khusus telah dilaksanakan penyelidikan empat perkara, penyidikan dua perkara, kemudian pra penuntutan tiga perkara, dan penuntutan sebanyak lima perkara,”ujarnya.
Dan untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kata Martha, telah dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang intinya mendampingi pemerintahan dalam hal ini yang lebih spesial itu terkait dengan adanya tunggakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk bidang perdata dan tata usaha negara Kita juga telah melakukan pekerjaan yang intinya mendampingi pemerintahan terkait tunggakan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, Kita juga berhasil membantu BPJS Ketenagakerjaan menarik iuran tunggakan peserta sudah lebih dari Rp6 miliar, Sedangkan untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp300 jutaan,”tutup Martha.
Tinggalkan Balasan