BPK Jambi Siap Audit LKPD Pemprov Pemkot Dan Pemkap Jambi

Forumnusantaranews.com, Jambi

Seluruh Pemerintah Yang Ada di Provinsi Jambi secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Jambi pada tanggal (1/4/2026).

Kepala BPK Perwakilan Jambi Muhamad Toha Arafat menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi.

Penyampaian LKPD unaudited dilakukan oleh seluruh Pemerintah daerah se Provinsi Jambi sesuai ketentuan yang mewajibkan laporan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala BPK perwakilan Jambi Muhamad Toha Arafat menyatakan bahwa tahap pemeriksaan akan segera dimulai 1 April 2026 tim auditor dijadwalkan turun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terinci audit akan difokuskan pada kesesuaian laporan dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan penguukapan kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dia mengatakan sesuai aturan BPK memiliki waktu maksimal dua bulan untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD setelah menerima LKPD dari pemerintah daerah.

Selain itu proses audit BPK juga menyoroti capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di Provinsi Jambi yang perlu ditingkatkan berdasarkan data semester 1 2025 rata – rata tindak lanjutbaru mencapai 78,58 persen masih di bawah target nasional sebesar 80 persen.

Secara rinci capaian tindak lanjut dimasing – masing daerah capaian tertinggi diraih Kabupaten Bungo dengan 83,50 persen kabupaten Sarolangun 81,90 persen kabupaten Tebo 81,70 persen kabupaten Batang Hari 80,70 persen Kota Jambi 80,50 persen Tingkat provinsi Jambi berada pada 77,90 persen sungai penuh 77.50 persen Kabupaten Tanjung Jabung Barat 76,70 persen Kabupaten Tanjung Jabung Timur 75,60 persen Kabupaten kerinci 74,90 persen Kabupaten Merangin 74,40 persen.

BPK menegaskan pentingan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun rencana rencana aksi yang rinci dalam menindak lanjutin rekomendasi hasil pemeriksaan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang transparan akuntabel dan mencerminkan tata kelola yang baik. (Tat/Nic)