Tokoh Masyarakat SBD: Sekda Harus Profesional, Bukan Janji Politik
Tokoh masyarakat Sumba Barat Daya (SBD), Yeremia Tanggu, menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) bukanlah ruang untuk memenuhi janji politik, melainkan jabatan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dijalankan secara profesional. Menurut Yeremia, posisi Sekda adalah jabatan eselon 2A satu-satunya di daerah dan memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam mengelola anggaran serta mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena itu, pemilihannya harus berlandaskan kompetensi dan integritas, bukan kepentingan politik sempit.
“Sekda itu bukan janji politik, tapi jabatan karir ASN. Kalau dijadikan bagian dari politik, kita akan kehilangan figur yang kapabel untuk mengelola pemerintahan,” ujar Yeremia, Selasa, 1 Oktober 2025.
Yeremia menjelaskan, seorang Sekda adalah motor utama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Hampir seluruh usulan anggaran OPD akan dikoordinasikan dan diputuskan di meja Sekda, sebelum diajukan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, Sekda berperan langsung dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Saat ini, tiga nama calon Sekda yang lolos ke tahap akhir seleksi adalah Drs. Etmundus N Nau (asal Flores), Christofel Horo (Kodi Bangedo), dan Enos Eka Dede (Wewewa Barat). Publik menaruh harapan agar siapa pun yang dipilih tidak hanya mewakili kepentingan wilayah tertentu, tetapi benar-benar sosok yang mampu menjalankan fungsi sebagai pengelola “dapur anggaran” daerah.
“Dapur anggaran itu di Sekda, terutama melalui dinas keuangan. Kalau salah memilih figur, maka yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat SBD secara keseluruhan,” ujar Yeremia.
Seleksi Sekda kali ini berlangsung dalam konteks politik yang cukup panas. Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla berasal dari Wewewa Barat, sementara Wakil Bupati Angga Kaka mewakili kekuatan politik dari Kodi. DPRD SBD pun saat ini dipimpin oleh figur-figur asal Kodi, meski ada unsur Wewewa di jajaran wakil ketua. Kondisi ini membuat kursi Sekda dianggap sebagai posisi penyeimbang antara dua kekuatan besar tersebut.
Sebagian masyarakat Wewewa berharap jabatan itu jatuh ke tangan putra daerah mereka. Namun Yeremia mengingatkan agar pemilihan Sekda tidak terjebak dalam politik identitas.
“Kalau kita terlalu memikirkan aspek politik atau kepentingan wilayah, lama-lama masuk unsur agama juga dan itu bisa celaka. Harus dicegah sejak dini,” tegasnya.
Ia menilai Panitia Seleksi (Pansel) yang bekerja atas mandat bupati harus benar-benar profesional. Hasil fit and proper test harus dijadikan dasar, bukan sekadar formalitas.
“Kalau tidak layak, jangan dipaksakan. Yang layak itulah yang harus dipilih. Sekda adalah pembantu utama bupati, jadi jangan main-main,” kata Yeremia.
Yeremia berharap, Sekda yang terpilih nanti bisa menjadi figur kapabel yang mampu menjembatani kepentingan politik dan birokrasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Kalau Sekda hanya jadi rebutan elite, rakyat SBD akan kembali jadi penonton birokrasi yang stagnan. Itu yang harus dihindari,” ujarnya.
Tantangan Pemilihan Sekda di SBD
Pemilihan Sekda di SBD tidak hanya menjadi isu teknis administratif, tetapi juga menjadi simbol perjuangan kekuasaan antara berbagai kelompok politik. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan memastikan bahwa proses pemilihan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik atau identitas wilayah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan Sekda antara lain:
- Kompetensi dan Integritas: Calon Sekda harus memiliki kemampuan manajerial yang baik serta integritas tinggi, karena jabatan ini berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan kebijakan publik.
- Transparansi Proses: Proses seleksi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada indikasi manipulasi atau intervensi dari pihak tertentu.
- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya, agar hasil pemilihan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat luas.
Kepentingan Bersama untuk Pembangunan SBD
Pemilihan Sekda yang tepat akan menjadi fondasi kuat untuk pembangunan SBD di masa depan. Seorang Sekda yang kompeten dan berintegritas akan mampu memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien, serta bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dengan baik.
Selain itu, Sekda juga bertindak sebagai mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya figur yang mampu menjembatani kepentingan politik dan birokrasi, diharapkan dapat tercipta suasana harmonis yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pemilihan Sekda di SBD bukan hanya tentang kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga tentang keberlanjutan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat SBD.
Tinggalkan Balasan