Pemerintah Jawa Timur Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di Sekolah Negeri
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memastikan bahwa tidak ada praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di sekolah-sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa setiap sekolah negeri di Jatim menerima bantuan operasional berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Dana-dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan selama satu tahun ajaran.
Namun, jika dana BOS dan BPOPP tidak cukup, pihak sekolah diperkenankan menggalang partisipasi masyarakat. Partisipasi ini harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Pihak sekolah dan komite sekolah wajib melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan.
“Kami menegaskan bahwa tidak ada praktik pungutan liar di sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Aries menjelaskan bahwa semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama. Sumbangan tersebut harus dituangkan dalam berita acara rapat antara pihak sekolah dan komite.
“Tidak ada pemaksaan dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama,” tegasnya.
Seluruh kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri Jawa Timur berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi serta mengedepankan prinsip musyawarah dan akuntabilitas publik.
Lebih lanjut, Aries menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah memastikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri berjalan baik. Fokus utamanya adalah pengelolaan administrasi sekolah.
Anggaran pendidikan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti gaji dan tunjangan guru, perbaikan fasilitas, serta peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). Bantuan tersebut mencakup sekolah negeri maupun swasta di Jatim yang jumlahnya lebih dari 4 ribu.
“Perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan tetap menjadi keterbukaan kami. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga kondusifitas dunia pendidikan,” tutup Aries.
Tinggalkan Balasan