Komisi III DPR RI Akan Bentuk Panja Reformasi Sistem Peradilan
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang khusus menangani reformasi sistem penegakan hukum, termasuk di dalamnya Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berjalan secara lebih transparan dan efektif.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil pimpinan tiga lembaga tersebut dalam pekan ini. Pemanggilan ini merupakan bagian dari proses awal pembentukan panja yang nantinya akan diresmikan secara formal.
“Rencananya minggu depan, hari Selasa, akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja,” ujar Habib dalam pernyataannya.
Menurutnya, masyarakat telah memberikan banyak masukan mengenai pentingnya adanya panja untuk memperbaiki sistem penegakan hukum. Dengan dibentuknya panja, diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai isu yang selama ini muncul, termasuk keberadaan oknum yang tidak bertanggung jawab di tiga lembaga tersebut.
“Yang kita inginkan adalah solusi yang bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan benar-benar menghasilkan output berupa keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas,” tambahnya.
Habiburokhman belum menjelaskan secara rinci ruang lingkup tugas panja tersebut, apakah akan fokus pada legislasi, pengawasan, atau keduanya. Namun, ia menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen membentuk panja untuk memastikan hukum ditegakkan demi keadilan rakyat.
Tujuan Panja Meningkatkan Supremasi Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Abduh, juga menyampaikan bahwa tujuan utama dari pembentukan panja adalah untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Ia berharap agar tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah, serta keadilan yang bisa diperjualbelikan.
“Harapannya tidak ada lagi praktik penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan keadilan bisa diperjualbelikan,” ujarnya.
Abduh menilai bahwa panja akan menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, panja juga diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan teknis maupun substansial di tiga lembaga tersebut.
Melalui panja ini, lanjutnya, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan, dan pengadilan agar penegakan hukum berjalan secara lebih harmonis. Menurutnya, belakangan ini kinerja ketiga institusi cenderung tidak terintegrasi dan berjalan sendiri-sendiri.
“Fenomena ini tidak boleh lagi terjadi ke depan, karena dampaknya akan merugikan rakyat yang mencari keadilan atas hak-haknya sebagai warga negara,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Harapan Masyarakat Terhadap Panja
Abduh berharap dengan adanya panja, supremasi hukum akan semakin diperkuat dan keadilan akan hadir bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia.
Pembentukan panja ini juga diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi di tiga lembaga penegak hukum. Dengan adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.
Selain itu, panja juga akan menjadi sarana komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, sehingga aspirasi dan keluhan publik dapat tersampaikan secara langsung dan ditindaklanjuti dengan baik.
Dengan segala harapan dan target yang jelas, pembentukan panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan diharapkan bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam sistem peradilan Indonesia.
Tinggalkan Balasan