Kunjungan Lapangan Wakil Ketua DPR RI ke Kabupaten Bandung Barat
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 25 September 2025. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadi kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa.
Insiden tersebut terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu Dapur Cipari dan Dapur Neglasari, yang menyediakan makanan untuk sekolah-sekolah yang menerima program MBG. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, termasuk Wakil Ketua DPR RI.
Cucun menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program ini perlu diperketat agar tujuan utama meningkatkan gizi anak bangsa tidak rusak karena kelalaian teknis. Ia mengingatkan bahwa program yang baik dan visioner ini tidak boleh tercoreng hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini tercoreng hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujarnya saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor.
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa DPR ingin memastikan bahwa Standard Operational Procedure (SOP) yang telah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan. Mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan harus memenuhi standar keamanan pangan.
Ia juga menekankan pentingnya setiap dapur SPPG dilengkapi alat uji pangan, serta mewajibkan uji organoleptik melalui pengamatan visual, penciuman, dan pencicipan, baik di dapur maupun sebelum makanan disajikan kepada siswa.
“Setiap makanan yang dibagikan harus melewati tahapan uji rasa dan keamanan, baik di dapur maupun di titik distribusi akhir,” jelasnya.
Selain pengawasan teknis, Cucun mendorong agar Program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) agar memiliki payung hukum yang lebih jelas dan memungkinkan koordinasi lintas kementerian.
“BGN tidak bisa bekerja sendiri. Harus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya. Termasuk Kementerian Keuangan agar penanganan seperti ini menjadi tanggung jawab nasional, bukan hanya daerah,” tegasnya.
DPR juga mengusulkan pembentukan forum komunikasi rutin antara pihak sekolah, komite sekolah, dan pengelola SPPG sebagai wadah pengawasan partisipatif. Forum ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memastikan kelayakan dan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.
Dalam kesempatan tersebut, Cucun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan seluruh elemen yang cepat tanggap menangani kejadian luar biasa (KLB) tersebut.
“Solidaritas dan kepedulian seperti inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan