Forumnusantaranew.com Banyuwangi, Dalam Pelaksanan Program desk verifikasi teknis untuk pengesahan penilaian tingkat kerusakan bangunan pada 17 satuan pendidikan SMA/SMK, (DPUCKPP) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi,
Melalui cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten banyuwangi, Pemerintah Provinsi melaksakan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2024 mengevaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam bidang Pendidikan 2023 juga Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan 2025, Jumat (29/03/2024).
Vivi Andriani sekjen kepala biro Perencanaan, Kemendikbud Ristek menyampaikan”, kita Evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan 2023 dan Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan 2025. Maka dengan adanya surat sekjen Kemendikbud Ristek Nomor 2883/A.A1 PR.07.05/2024 pertanggal 26 Januari 2024 terkait Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 .
“Dan kami sampaikan, hasil pemantauan per tanggal 27 Maret 2024,, dalam jumlah satuan pendidikan yang telah melakukan pemutakhiran juga pengunggahan data sarana prasarana data pokok pendidikan (Dapodik) sebanyak 52.403 satuan pendidikan juga setara 35,49 persen dari total satuan pendidikan yang tercatat memiliki ruang rusak sedang dan berat, katanya Vivi Andriani.
“Hasil dan Proses verifikasi pembaharuan data yang dari dinas pendidikan baru sebanyak 45.854 satuan pendidikan setara 93,22 persen dengan total satuan pendidikan yang telah diunggah.
“Seluruh pemerintah daerah memastikan proses pemutakhiran data sarana prasarana di Dapodik sebagai basis perhitungan Imrmediate Outcome, dan landasan perencanaan ,(DAK) Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2025, maka dilaksanakan pada periode pendataan semester genap tahun ajaran 2023/2024.
“Dinas pendidikan perlu memastikan pemutakhiran data masih sangat rendah, maka satuan pendidikan juga pemutakhiran dan verifikasi Dapodik segera. kami informasikan batas waktu pemutakhiran Dapodik tahun 2024 diperpanjang sampai dengan tanggal 15 April 2024.”, Imbuhnya Vivi Andriani.
Melalui WhatsApp H Bayu Hadiyanto selaku Plt. Kabid Cipta Karya (DPUCKPP) menjelaskan,” survei dan penilaian terhadap tingkat kerusakan bangunan sekolah di SMA/SMK dilaksanakan oleh Tim Survei dan penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi melalui Pemerintah Provinsi Jatim.
“Dinas PU CKPP hanya melakukan verifikasi teknis dan pengesahan terhadap hasil penilaian yang diajukan melalui surat permohonan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
“Sebagaimana tupoksinya DPU CKPP salah satunya adalah pembina jasa konstruksi, maka kita juga melakukan verifikasi sebagaimana arahan didalam peraturan perundangan yang kita lampirkan tersebut,” jelasnya H Bayu.(*)
Tinggalkan Balasan