TULUNGAGUNG,ForumNusantaraNews – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan beberapa hal yang telah diperjuangkan sepanjang tahun 2025.
Hal itu dikemas dalam “Laporan Kepada Rakyat” dan disampaikan secara terbuka pada sejumlah platform media online di Kabupaten Tulungagung. Selasa (6/1/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Sumarno mengatakan, seluruh anggota fraksi di masing-masing komisi telah menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) 2025.
Selain itu, fraksi PDI Perjuangan melalui komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung juga ikut mengawal perjuangan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Wajru.
Hasilnya, sebanyak 5.415 tenaga honorer secara serentak telah menerima petikan SK PPPK Paruh Waktu dari Bupati Tulungagung di Stadion Rejoagung pada Rabu, (31/12/2025) lalu.
“Rincian PPPK Paruh Waktu Tulungagung adalah tenaga teknis sebanyak 2.885 orang, tenaga kesehatan 1.628 orang, dan tenaga guru 902 orang,” kata Sumarno.
Tak berhenti di situ, Fraksi PDI Perjuangan terus melakukan kerja-kerja kerakyatan lainnya di sepanjang 2025 di antaranya penguatan UMKM melalui pemberian peralatan usaha dan pelatihan keterampilan seperti menjahit, sablon, dan sebagainya.
Serta menyukseskan program ketahanan pangan melalui pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk berkontribusi langsung kepada pengembangan wisata yang ada di desa.
“Melalui program bantuan keuangan (BK), kami memberikan stimulan kepada desa untuk melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan juga pendampingan dari segi anggaran,” jelasnya.
Sumarno menambahkan, fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap para kesejahteraan petani.
Untuk bidang kesehatan, fraksi PDI Perjuangan melakukan pendampingan biaya kesehatan melalui program BPJS jalur Penerimaan Bantuan Iuran Daerah (PBID) maunpun mandiri, dan mengawal tercapainya UHC di Kabupaten Tulungagung.
“Melalui komisi C, kami terus mengawal adanya alokasi anggaran untuk biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum menjadi peserta JKN-KIS,” ungkapnya.
Di sektor pendidikan, lanjut Sumarno, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sarana prasarana lembaga pendidikan dan pemberian beasiswa kepada masyarakat kurang mampu.
Melalui pokir DPRD, Fraksi PDI Perjuangan mengawal program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena masih banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung memiliki rumah tidak layak huni namun masih ditempati.
“Kami juga mengawal program jambanisasi atau penyediaan sanitasi yang baik, guna menciptakan kehidupan yang bersih dan sehat,” tambahnya.
Untuk sektor kesejahteraan masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan mengawal verifikasi dan validasi DTSEN agar pendataan yang berkeadilan bisa terwujud dan seluruh program bisa tepat sasaran.
Termasuk memberikan perhatian lebih kepada lansia kelompok disabilitas. Bukan hanya sebatas pemberian alat bantu, namun juga penguatan ekonomi mereka untuk meningkatkan dan memenuhi keberlangsungan hidup mereka.
“Kami juga terus memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji dan marbot masjid serta tempat peribadatan agama lainnya,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan