Gubernur Agustiar Kritik OPD, Temukan Warga Bawa Lebih dari Satu Paket Sembako

Gubernur Kalteng Marah karena Temuan Banyak Warga Bawa Lebih dari Satu Paket Sembako

Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan Pasar Murah menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia menemukan beberapa warga yang membawa lebih dari satu paket sembako, meskipun aturan jelas menyebutkan bahwa satu kupon hanya berlaku untuk satu orang.

Kejadian ini terjadi saat dirinya melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pasar Murah di Halaman Istana Isen Mulang, pada hari Sabtu (22/11). Ia menilai adanya kesalahan dalam pengawasan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kupon.

Agustiar menyampaikan bahwa bantuan pangan tidak boleh diperjualbelikan. Ia menegaskan bahwa para OPD harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya menerima gaji tanpa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Mana itu para OPD, enak-enak saja mereka makan gaji buta,” ujarnya dengan nada tinggi. Ia menekankan bahwa lemahnya kontrol di lapangan membuat celah bagi warga yang menitipkan kupon melalui tetangga hingga terjadinya penggunaan kupon ganda. Hal ini justru merugikan masyarakat yang sebenarnya lebih berhak menerima bantuan tersebut.

Ia meminta petugas untuk tidak ragu-ragu dalam menindaklanjuti situasi seperti ini. Jika ada warga yang membawa lebih dari satu kupon, maka mereka harus diminta pulang. Petugas juga diminta untuk memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memastikan bahwa wajah yang datang sesuai dengan data yang tercatat.

“Kalau begini caranya, habis uang bantuan pangan,” tegasnya, disaksikan oleh petugas dan masyarakat yang hadir. Ia menegaskan bahwa semua bantuan pemerintah harus tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Langkah yang Diambil oleh Gubernur

Untuk menghindari terulangnya kejadian serupa, Agustiar meminta seluruh OPD memperketat verifikasi di setiap titik pembagian. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara instansi terkait agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:

• Peningkatan pengawasan oleh petugas di setiap titik distribusi.
• Pemeriksaan KTP dan identitas warga secara ketat.
• Pelibatan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan transparansi.
• Penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan kupon bantuan pangan.

Agustiar juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar bantuan pangan dapat sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap, dengan langkah-langkah ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik tidak sehat dalam pemanfaatan bantuan pangan. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan program bantuan pangan dapat berjalan dengan baik dan efektif.