Gubernur Anwar Hafid Minta 1 Persen DBH Nikel: Sulteng Bisa Dapat Rp3 Triliun Tahunan

Gubernur Sulawesi Tengah Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil Nikel

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali menyampaikan kekhawatiran terkait ketimpangan dalam penerimaan dana bagi hasil (DBH) nikel. Hal ini disampaikannya saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, pada Minggu (7/12/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung.

Dalam pidatonya, Anwar Hafid menekankan bahwa daerah penghasil nikel masih mengalami dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, sementara manfaat ekonomi yang diterima belum sebanding dengan kontribusi mereka. Ia menjelaskan bahwa pendapatan pajak dari smelter mencapai Rp200–300 triliun per tahun, namun Sulawesi Tengah hanya menerima sekitar Rp222 miliar.

“UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan porsi 16 persen untuk daerah. Kami tidak meminta sebesar itu. Kami hanya meminta 1 persen saja dari total Rp300 triliun tersebut. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan Rp3 triliun per tahun,” ujar Anwar Hafid.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, dalam membentuk forum tersebut. Menurutnya, FD-PNI dapat menjadi wadah untuk konsolidasi dan memperjuangkan skema DBH yang lebih adil.

Anwar menegaskan bahwa daerah tidak menolak hilirisasi, tetapi ia meminta agar manfaat ekonomi dari industri nikel dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah tambang. Ia berharap, melalui forum ini, daerah dapat menempatkan diri dalam proses pengambilan keputusan nasional.

Pembentukan Forum dan Tujuan Konsolidasi

Forum FD-PNI dibentuk oleh lima DPRD provinsi penghasil nikel, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, hingga akademisi.

Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menjelaskan bahwa forum ini akan mengawal kebijakan nasional terkait nikel, termasuk isu DBH, lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Deklarasi FD-PNI dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara sebagai tanda dimulainya kerja sama antar daerah penghasil nikel. Forum ini diharapkan menjadi ruang pertukaran data, kajian, dan pengalaman sehingga perjuangan daerah lebih terarah dan efektif.

Harapan untuk Rekomendasi yang Kuat

Di akhir sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa tuntutan keadilan DBH merupakan upaya memperkuat pembangunan di daerah yang menanggung seluruh proses industri nikel. Ia berharap FD-PNI dapat melahirkan rekomendasi kuat dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan pemerintah pusat.

Pembentukan forum ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa daerah penghasil nikel memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan konsolidasi yang baik, harapan besar terletak pada kemampuan daerah untuk memperoleh manfaat yang lebih seimbang dari sumber daya alam yang mereka miliki.