Hamas Menanggapi Permintaan Trump untuk Berunding
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) sebagai kelompok perlawanan Palestina merespons permintaan dari sekutu Israel, yaitu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, agar melanjutkan perundingan untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan pembebasan semua tahanan jika diberikan deklarasi yang jelas tentang berakhirnya perang, penarikan penuh pasukan dari Gaza, dan pembentukan komite untuk memerintah wilayah tersebut.
“Kami menyambut baik setiap langkah yang mendukung upaya untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami,” ujar Hamas dalam pernyataannya pada Senin (8/9/2025). Gerakan ini menekankan bahwa mereka telah menerima sejumlah gagasan dari pihak Amerika yang bertujuan mencapai gencatan senjata. Namun, Hamas menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut harus disertai dengan jaminan komitmen dari pihak lawan secara terbuka dan eksplisit agar pengalaman masa lalu, di mana kesepakatan sering ditolak atau dibatalkan, tidak terulang kembali.
Hamas juga menyebutkan bahwa penolakan terbaru adalah kesepakatan yang diajukan oleh para mediator berdasarkan proposal Amerika, yang disetujui oleh gerakan tersebut di Kairo pada 18 Agustus 2025. Sayangnya, hingga saat ini, pendudukan Israel belum memberikan respons terhadap proposal tersebut, sementara mereka terus melanjutkan operasi militer yang mengakibatkan kematian dan kerusakan besar di Gaza.
Trump Mengancam Hamas
Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ultimatum kepada Hamas, meminta mereka menerima persyaratan pembebasan sandera serta mengakhiri perang di Jalur Gaza. Syarat-syarat ini diklaim telah diterima oleh Israel, sekutu AS. “Israel telah menerima syarat-syarat saya. Sudah saatnya Hamas juga menerimanya. Saya telah memperingatkan Hamas tentang konsekuensinya jika mereka menolak. Ini peringatan terakhir saya – tidak akan ada peringatan lain,” tulis Trump melalui akun media sosialnya, @realDonaldTrump, pada hari Minggu (7/9/2025).
Sebelumnya, pada 30 Mei lalu, Trump menyatakan bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari. Pada 2 Agustus lalu, Hamas menolak untuk meletakkan senjata tanpa adanya pembentukan negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem.
Serangan Israel di Jalur Gaza
Sejak Oktober 2023, Israel terus melakukan serangan di Jalur Gaza. Pada awal September 2025, militer Israel mengklaim telah menguasai 40 persen wilayah Kota Gaza dalam kampanye untuk menduduki kota tersebut. Operasi Gideon 2 diluncurkan pada 3 September, sebagai lanjutan dari Operasi Gideon 1, yang bertujuan untuk memperkuat cengkeraman Israel di wilayah yang dianggap pusat kekuatan Hamas.
Pada hari Minggu, Israel menghancurkan gedung tinggi di Kota Gaza, meningkatkan jumlah gedung yang dihancurkan menjadi 50 hanya dalam beberapa hari. Serangan terhadap Menara Al-Ruya menewaskan setidaknya 65 orang, termasuk 49 orang di wilayah utara. Laporan dari Anadolu Agency menyebutkan bahwa sekitar 64.368 warga Palestina telah dibunuh dan 162.776 lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza.
Selain itu, lebih dari 2.416 warga Palestina dibunuh Israel ketika mereka mencari bantuan, sementara lebih dari 17.709 lainnya terluka dalam serangan sejak Mei. Israel menuduh Hamas bertanggung jawab atas kehancuran dan bencana kelaparan di Jalur Gaza.
Awal Konflik dan Blokade
Pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa, yang berhasil menembus pertahanan selatan Israel dan menahan sekitar 250 orang. Sejak saat itu, Israel menutup semua jalur masuk ke Gaza dan meluncurkan serangan besar-besaran. Pada 2 Maret 2025, Israel kembali memberlakukan blokade penuh di semua perlintasan perbatasan, termasuk Rafah dan Kerem Shalom, meskipun tetap membatasi jumlah bantuan yang masuk.
Blokade ini menyebabkan kelaparan massal, yang menewaskan lebih dari 322 orang hingga akhir Agustus 2025. Kelaparan ini disebut sebagai “kelaparan massal buatan manusia” oleh UNICEF dan WHO. Pada Mei 2025, Israel dan AS membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF) untuk menyalurkan bantuan di kawasan tersebut. Meski demikian, jumlah bantuan yang masuk dinilai masih jauh dari cukup.
Upaya Mediasi dan Persoalan Bantuan
Qatar dan Mesir, sebagai mediator antara Israel dan Hamas, terus berupaya untuk menengahi perundingan yang berjalan lambat karena perdebatan mengenai syarat untuk mengakhiri perang genosida di Gaza. Meskipun Israel memungkinkan sekitar 300 truk bantuan masuk setiap hari menjelang akhir Agustus 2025, banyak laporan menyebutkan bahwa tentara Israel menembaki warga yang mencoba mengambil bantuan.
Tinggalkan Balasan