PR KUNINGAN —
Dirgahayu ke 79 Bhayangkara. Kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan pedoman Presisi pada tahun 2024 menuai pujian dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, secara khusus mengapresiasi berbagai capaian positif Polri, menegaskan optimisme terhadap peran Korps Bhayangkara dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pernyataannya muncul seiring dengan berbagai capaian positif yang ditorehkan Korps Bhayangkara. Polri berhasil menangani 325.150 perkara sepanjang 2024, sebuah penurunan 4,23% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Namun yang lebih membanggakan, tingkat penyelesaian perkara justru melonjak menjadi 75,34%, meningkat 1,09% dari tahun 2023,” kata Uha, Selasa 17 Juni 2025.

Penurunan Kasus Kekerasan hingga Pemberantasan TPPO dan Narkoba
Tren positif juga terlihat pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Polri menangani 23.699 perkara kekerasan pada perempuan dan anak selama setahun lalu,” ungkap Uha menunjukkan data yang disampaikannya. Jumlah ini menurun 12,3% dari 2023, dengan 52,2% kasus berhasil diselesaikan. Sayangnya, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih mendominasi.
Dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Polri melalui Satgas TPPO berhasil menyelesaikan 621 kasus pada 2024, meningkat 114% dari tahun sebelumnya, sementara jumlah korban TPPO menurun drastis hingga 42%.
Tidak hanya itu, kinerja positif juga ditunjukkan dalam pemberantasan narkoba. “Sepanjang tahun lalu, Polri mengungkap 42.824 kasus narkoba,” sebut Ketua LSM Frontal. Dalam penanganan ribuan kasus ini, Polri menyita barang bukti narkotika senilai Rp 8,6 triliun, dengan tingkat penyelesaian mencapai 84,47%.
Melawan Perjudian Online dan Korupsi: Komitmen Tanpa Kompromi
Isu perjudian online (judol) yang menjadi sorotan publik juga mendapat perhatian serius dari Polri. Sepanjang tahun 2024, Polri menangani 4.926 kasus perjudian, termasuk 1.611 kasus judol. Tidak hanya menangkap pelaku, “Polri juga memblokir lebih dari 126.447 situs judi daring,” kata Uha. Aset senilai Rp 61,72 miliar juga berhasil disita dari kasus perjudian.
Di bidang korupsi, Korps Bhayangkara mengungkap 1.280 kasus dengan 830 tersangka. Meskipun tingkat penyelesaiannya masih di angka 33,7% (431 kasus terselesaikan), Polri mengidentifikasi kerugian negara sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk itu, ke depan, Polri akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam rangka
penyitaan aset
atau pengembalian kerugian negara sebesar Rp 887 miliar.
In addition to law enforcement, the Polri also actively prevents corruption. The Polri Special Task Force for Preventing Corruption Crimes (Tipikor) is vigorously coordinating, socializing, conducting anti-corruption education, early detection, and monitoring of 12 strategic sectors that are prone to misuse.
Tantangan Sentimen Negatif di Tengah Peningkatan Citra Global
Berbagai capaian ini menunjukkan tren positif bagi Polri. Hasil survei World Justice Project menempatkan Indonesia pada peringkat ke-42 dari 142 negara dalam hal efektivitas pengendalian kejahatan, naik dua peringkat dari posisi ke-44 pada tahun sebelumnya. “Adanya penegakan hukum yang efektif berdampak positif pada stabilitas sosial dan keamanan yang menjadi prasyarat utama pembangunan sebuah bangsa,” ujar Ketua LSM Frontal, menekankan pentingnya peran Polri.
Meskipun demikian, sorotan negatif dari warganet masih menjadi tantangan. Sepanjang 2024, terdapat 7 juta interaksi mengenai Polri di berbagai platform media sosial. Dari total interaksi itu, sentimen positif tentang Polri mencapai 37%, sementara sentimen negatifnya di angka 46%. “Masih adanya sentimen negatif itu tentunya menjadi bagian yang harus dilakukan upaya perbaikan,” ujarnya.
Ke depan, diharapkan anggota Polri lebih responsif dan cekatan dalam menangani tindak pelanggaran hukum, tanpa harus menunggu viral dulu. Kinerja baik dari Polri saat ini telah membawa optimisme tinggi dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
“Slogan Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” kata Uha. Ia menambahkan, secara aplikatif, tindakan sederhana seperti unggahan di medsos yang memperlihatkan anggota Polri membantu anak-anak sekolah atau menolong sopir truk mengganti ban bocor, ternyata sangat disukai warganet. Hal-hal menyentuh emosional itu sangat disukai netizen.
Hal-hal negatif seperti polisi bertindak tidak profesional, dugaan pemerasan, kekerasan, manipulasi informasi, tindakan berlebihan, hingga respons yang lambat atas laporan kejahatan, harus dihindari.
“Diharapkan kedepan polisi tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan menggunakan pendekatan lebih humanis dalam penanganan kasus,” tutup Ketua LSM Frontal, menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal maupun eksternal, dan mengucapkan Dirgahayu ke 79 Bhayangkara! HUT ke-79 Bhayangkara dengan tema “Polri Untuk Masyarakat.” Semoga tetap menjadi Bhayangkara Sejati yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepolisian, berdedikasi tinggi, dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan negara.***
Tinggalkan Balasan