Peran Menteri Dalam Negeri dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendapatkan penghargaan dalam perayaan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025. Penghargaan ini diberikan di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025. Penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi dan dukungan Mendagri dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman yang berpihak kepada rakyat.
Dalam beberapa tahun terakhir, Mendagri telah menunjukkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih ramah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen hanya untuk MBR. Selain itu, MBR juga tidak dikenakan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah inisiatif yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia.
Kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya program perumahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Mendagri aktif dalam menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian PKP, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai daerah.
Program Pembangunan Rumah di Papua Pegunungan
Dukungan Mendagri juga terlihat langsung di lapangan melalui rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Dari jumlah tersebut, 2.000 unit akan diperuntukkan bagi masyarakat, sementara 200 unit khusus diberikan kepada tokoh adat sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pada Selasa 12 Agustus 2025, Mendagri memimpin Rapat Koordinasi Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tujuannya adalah memastikan pembangunan rumah tersebut berjalan lancar dan sesuai target.
“Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Mendagri saat memberikan pernyataan kepada awak media.
Hadirnya Pejabat Tinggi Negara dalam Acara Penghargaan
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Sinergi Lembaga dalam Mendukung Program Prioritas Presiden
Melalui penghargaan ini, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya ini diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Tinggalkan Balasan