Oleh : Ach.Junaidi Aszar (Ajas)
Blora : – Semakin banyaknya jumlah wartawan di lapangan rupanya berdampak negatif pada pandangan masyarakat terhadap institusi ini. Sehingga mengaburkan nilai-nilai kode etik jurnalistik.
Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, karena sulit dibedakan mana wartawan yang sebenarnya dan mana wartawan yang hanya mengaku dirinya seorang wartawan.
Mudahnya memperoleh ID Card Pers dari beberapa perusahaan media, baik media cetak maupun perusahaan media online, membuat wartawan jenis ini jumlahnya di lapangan semakin meningkat.
Sehingga, bisa dikatakan saat ini profesi wartawan dijadikan lahan alternatif untuk meraup keuntungan.
Ironisnya, dari sekian banyaknya jumlah wartawan ini, hanya beberapa orang saja di antara Mereka yang memahami apa sebenarnya tugas seorang Wartawan. Selebihnya mayoritas dari Mereka, jangankan menulis berita, memahami tugas dan fungsi Wartawan saja sama sekali tidak memahaminya.
Mereka hanya bisa berjalan-jalan ke desa-desa menemui kepala desa dan pejabat publik lainnya, dengan hanya mengandalkan ID Card Pers dari perusahaan media yang memberikannya.
Kehadiran Mereka di tengah masyarakat sungguh bagai momok yang menakutkan. Hal ini berdasarkan keluhan masyarakat dan beberapa pejabat publik yang sering disampaikan kepada penulis, seperti camat, kepala desa, dan pejabat publik lainnya.
Apalagi jika pada salah satu kantor, sedang mengadakan momen acara. Mereka datang berkelompok-kelompok meminta jatah dengan alasan untuk publikasi di medianya. Padahal ujung-ujungnya tidak satupun dari Mereka yang menerbitkan berita terkait event yang dibilang akan dipublikasikan itu.
Diakui atau tidak, komunitas wartawan jenis ini cukup kuat keberadaannya. Apalagi dengan bermunculannya organisasi kewartawanan yang saat ini hampir di semua daerah ada. Baik organisasi kewartawanan lokal walaupun secara nasional.
Selain kemudahan memperoleh ID Card Pers dari perusahaan media yang menaunginya. Mereka juga dengan mudah bergabung dengan organisasi kewartawanan manapun, yang siap menampung Mereka untuk memberikan perlindungan hukum.
Mungkin penyebab inilah yang memicu keberadaan Mereka dari waktu ke waktu terus bertambah. Sedangkan wartawan profesional akhirnya justru seperti tersingkirkan.
Maka sudah seharusnya semua lembaga jurnalis, baik perusahaan media maupun organisasi kewartawanan merekrut kandidatnya lebih selektif lagi. Selain itu, lembaga terkait juga harus memperhatikan latar belakang seseorang yang ditunjuknya sebagai Wartawan, baik sebagai mitra atau sebagai pekerja di perusahaan medianya.
Karena seseorang bisa dikatakan wartawan dan bekerja untuk sebuah perusahaan pers, apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai tuntutan dunia pers. Misalnya memiliki latar belakang pendidikan tertentu, dan yang terpenting bisa mengolah sebuah berita dengan karya tulisnya. Sehingga hasil karya tulis tersebut dapat dinikmati publik.
Dengan demikian, tidak akan lahir Istilah ‘Wartawan Amplop, Wartawan bodrek dan Wartawan Gadungan’.
Karena dengan membludaknya jumlah Mereka di lapangan, hanya mencoreng nama baik institusi jurnalistik.
Akibat ulah Mereka, wartawan yang sesungguhnya malah ikut terkena imbas pandangan negatif serta berkurangnya empati masyarakat terhadap profesi Wartawan.
Wartawan itu bukanlah sekedar pekerjaan, berbeda dengan Pekerja karer lainnya. Akan tetapi wartawan adalah sebuah profesi, yang mana membutuhkan kemampuan atau skill dalam berkarya.
Maka sudah seharusnya seorang wartawan memiliki kemampuan menulis yang baik agar dapat menyampaikan berita yang aktual dan informatif bagi para pembacanya. Karena diharapkan wartawan dapat berperan sebagai agent of social change untuk merubah keadaan menjadi lebih baik melalui tulisannya.
Sekali lagi, wartawan adalah profesi, yang eksistensinya dituntut wajib berkarya tulis, mengolah kata, memberikan informasi kepada Masyarakat lewat karya tulisnya. Tentunya setiap tulisannya harus tetap dalam peraturan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh kode etik.
Tinggalkan Balasan