Kakanwil Kemenkum NTB Gelar Audiensi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia
MATARAM – Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menerima audiensi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Senin (25/8). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan para notaris di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil KemenkumHAM NTB menyampaikan perhatian terhadap laporan masyarakat yang muncul dalam lima bulan terakhir. Laporan tersebut menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh sejumlah notaris. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihaknya, karena berkaitan langsung dengan profesionalisme dan kredibilitas jabatan notaris.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Mulyadi, menjelaskan bahwa penyebab utama notaris terlibat dalam masalah adalah kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, beberapa notaris cenderung mengabaikan prosedur yang seharusnya dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Mulyadi menegaskan bahwa pengurus wilayah akan terus memberikan bimbingan kepada seluruh anggota INI. Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk membangun kolaborasi dan kerja sama antara INI dengan Kanwil KemenkumHAM NTB dalam melaksanakan pendampingan serta penguatan kapasitas bagi para notaris di provinsi tersebut.
Kakanwil KemenkumHAM NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik rencana kegiatan ini. Dengan sapaan akrab Mila, ia menekankan pentingnya upaya pendampingan dan penguatan bagi seluruh notaris di wilayah Nusa Tenggara Barat.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para notaris dapat lebih memahami kewenangan serta fungsi jabatan mereka. Harapan besar kami adalah mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait produk yang dihasilkan,” ujar Mila.
Selain itu, turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, serta Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi NTB dan Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi NTB.
Audiensi ini mencerminkan semangat sinergi dan keterbukaan antara Kementerian Hukum dan pemangku profesi notaris di daerah. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan tugas jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme.
Beberapa langkah strategis telah direncanakan untuk mendukung hal tersebut, seperti pelatihan rutin, sosialisasi aturan hukum terbaru, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan notaris, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Nusa Tenggara Barat.
Tinggalkan Balasan