Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kembali Disorot
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan kasus keracunan massal di beberapa daerah Jawa Barat, termasuk Kabupaten Ciamis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar kesehatan dan pengelolaan makanan yang digunakan dalam program tersebut.
Ketua Pusat Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Hendra Sukarman, menilai bahwa masalah ini berasal dari dapur pengelola program yang belum memenuhi standar laik kesehatan. Menurutnya, semua fasilitas pengolahan makanan, baik itu MBG, rumah makan, katering, hotel, hingga rumah tangga, harus sesuai dengan aturan dan standar kesehatan yang berlaku.
“Semua pengelola dapur, baik MBG, rumah makan, katering, hotel, hingga rumah tangga sekalipun, harus sesuai aturan dan standar kesehatan,” ujarnya pada Kamis, 2 Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya sertifikasi laik sehat bagi setiap fasilitas pengolahan makanan, termasuk rumah sakit.
Setiap rumah sakit, kata Hendra, wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) serta dikelola oleh pihak yang kompeten, salah satunya melalui kepemilikan sertifikat Hospital By Law (HBL). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan aman dan tidak menimbulkan risiko bagi pasien.
Panggil Pengelola
Selain itu, Hendra mendorong DPRD Kabupaten Ciamis, khususnya Komisi IV yang membidangi kesehatan, untuk segera memanggil para pengelola rumah sakit. Langkah ini diperlukan agar pelayanan terhadap pasien dan keluarganya benar-benar sesuai dengan standar hukum dan kesehatan.
“Langkah ini penting supaya tidak ada lagi kejadian yang merugikan masyarakat. Kami juga mengapresiasi pihak DPRKPLH yang sudah cepat merespon persoalan ini,” pungkasnya.
Tindakan yang Perlu Dilakukan
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini antara lain:
- Peningkatan pengawasan: Dinas kesehatan dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap seluruh fasilitas pengolahan makanan, termasuk yang terlibat dalam program MBG.
- Pelatihan dan sertifikasi: Pengelola dapur harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang relevan untuk memastikan mereka memahami standar kesehatan dan keselamatan makanan.
- Transparansi informasi: Masyarakat perlu diberi akses informasi mengenai standar dan kondisi fasilitas pengolahan makanan yang mereka gunakan.
- Sanksi tegas: Pengelola yang tidak memenuhi standar kesehatan harus diberi sanksi tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat
Selain tindakan dari pihak berwenang, kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi. Masyarakat perlu lebih waspada dan memastikan bahwa tempat-tempat penyedia makanan memenuhi standar kesehatan yang berlaku.
Penutup
Masalah yang muncul dari program MBG menunjukkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan kesadaran terhadap standar kesehatan dalam pengelolaan makanan. Dengan tindakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat, diharapkan kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi.
Tinggalkan Balasan