Langkah Pemerintah Perbaiki Sistem Perpajakan Diapresiasi oleh Anggota DPR
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Ia menilai langkah ini sebagai tanda bahwa pemerintah serius dalam memastikan layanan perpajakan berbasis digital menjadi lebih andal dan ramah bagi wajib pajak.
Menurut Misbakhun, modernisasi perpajakan merupakan kunci untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, mudah, dan efisien. Hal ini disampaikannya melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia menekankan bahwa menggandeng tenaga ahli teknologi informasi dari luar adalah strategi yang tepat untuk mempercepat perbaikan teknis. Namun, hal ini harus diiringi dengan penguatan kapasitas tim internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, sinergi antara tenaga eksternal dan internal akan menciptakan manfaat jangka panjang.
Misbakhun juga menyoroti pentingnya komunikasi terbuka kepada publik. Setiap proses pemeliharaan atau downtime perlu diinformasikan secara jelas agar masyarakat tetap percaya bahwa sistem perpajakan dikelola secara profesional.
“Intinya, negara jangan sampai mempersulit masyarakat yang sudah berniat membayar pajak. Fokusnya harus ke sana, dengan menghadirkan sistem administrasi perpajakan yang mudah diakses, mudah dipakai, dan dikelola secara transparan,” tegas Misbakhun.
Mendorong Modernisasi Perpajakan yang Komprehensif
Ke depan, Misbakhun mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan modernisasi yang komprehensif. Peta jalan ini harus mencakup penguatan keamanan siber dan integrasi data lintas sektor. Langkah ini diyakini akan memperkokoh fondasi perpajakan nasional menghadapi tantangan ekonomi digital dan globalisasi.
Perbaikan Coretax menjadi momentum penting untuk mendorong sistem perpajakan ke arah yang lebih modern, terpercaya, dan berdaya saing. DPR siap mengawal visi besar ini agar benar-benar tercapai.
Manfaat dari Modernisasi Perpajakan
Modernisasi perpajakan memiliki beberapa manfaat utama, antara lain:
- Peningkatan Efisiensi: Sistem yang lebih baik dapat mempercepat proses administrasi dan pengumpulan pajak.
- Transparansi: Wajib pajak akan lebih mudah memahami prosedur dan hak mereka.
- Keamanan Data: Penguatan keamanan siber akan melindungi data pribadi dan keuangan wajib pajak.
- Kepuasan Masyarakat: Layanan yang mudah diakses dan digunakan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun modernisasi memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti:
- Keterbatasan Sumber Daya: Ketersediaan tenaga ahli dan anggaran yang cukup.
- Kompleksitas Sistem: Integrasi data lintas sektor memerlukan koordinasi yang baik.
- Respon Masyarakat: Perubahan sistem bisa menimbulkan ketidaknyamanan awal bagi wajib pajak.
Langkah yang Harus Dilakukan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Meningkatkan kapasitas tenaga internal DJP.
- Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Menggandeng pakar IT dari luar untuk mempercepat inovasi.
- Sosialisasi yang Berkala: Memberikan informasi tentang perubahan sistem dan manfaatnya kepada masyarakat.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih modern, efisien, dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat.
Tinggalkan Balasan