KPK Mengungkap Ada Pengaturan dalam Survei Penilaian Integritas
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan adanya indikasi pengaturan dalam proses pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI). Hal ini dilakukan agar hasil survei memenuhi kriteria tertentu. Menurutnya, SPI harus diisi secara jujur oleh setiap pihak karena akan berdampak langsung pada indeks integritas yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan korupsi di suatu instansi.
Setyo menjelaskan bahwa SPI dilakukan secara independen oleh KPK. Namun, ia menemukan adanya masalah terkait pengkondisian dalam proses pengisian survei tersebut. “Ada permasalahan yang pernah terjadi yang terindikasi survei tersebut proses menjawabnya dilakukan secara konsolidasi,” ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pihak tertentu mengumpulkan orang-orang yang menerima pesan SPI dari KPK melalui WhatsApp. Saat pengisian, jawaban-jawaban telah diatur agar sesuai dengan kriteria tertentu. “Akhirnya kami berikan koreksi dan akhirnya kami drop-kan,” tambahnya.
Dari data yang dipaparkan, indeks integritas nasional tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 72,32 dari target sebesar 74,52. Meskipun demikian, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 71,53. Selain itu, sebanyak 353 instansi termasuk dalam kategori rentan korupsi.
Setyo merinci bahwa dari total 658 instansi peserta SPI, tujuan dari survei ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. “Beberapa peserta SPI didapatkan hasil 103 instansi ini kondisinya terjaga, kemudian 201 waspada, dan lebih banyak 353 jumlahnya adalah dalam kategori rentan,” katanya.
Menurut Setyo, instansi yang masuk kategori rentan menunjukkan bahwa sebagian besar instansi masih menghadapi risiko signifikan. Ia menjelaskan beberapa faktor penyebabnya, antara lain belum optimalnya keterlibatan program KPK, kementerian hingga pemerintah daerah belum menindaklanjuti rencana aksi hasil penilaian, serta faktor eksternal yang memengaruhi penilaian integritas.
Setyo menekankan bahwa program KPK perlu dijalankan melalui kerja sama antar instansi agar penilaian integritas dapat meningkat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan bisa mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan transparansi di berbagai lembaga pemerintah.
Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Integritas Instansi
Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat integritas sebuah instansi. Pertama, keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk KPK, kementerian, dan pemerintah daerah. Jika tidak ada komitmen yang kuat, maka peningkatan integritas akan sulit dicapai.
Kedua, kebijakan dan rencana aksi yang diambil setelah hasil penilaian. Banyak instansi yang tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari survei, sehingga efektivitasnya kurang terlihat.
Ketiga, faktor eksternal seperti lingkungan politik, kebijakan pemerintah, atau tekanan dari luar yang bisa memengaruhi cara kerja suatu instansi. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kualitas integritas meskipun sudah ada upaya internal.
Langkah yang Diperlukan untuk Meningkatkan Integritas
Untuk meningkatkan indeks integritas, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh stakeholder. Pertama, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara KPK dengan instansi-instansi lain. Dengan begitu, pelaksanaan program bisa lebih efektif dan terarah.
Kedua, pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif dari para pegawai instansi dalam mengisi SPI. Proses pengisian harus dilakukan secara objektif dan jujur agar hasilnya dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya.
Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya mekanisme yang ketat, bisa memastikan bahwa semua instansi mematuhi standar integritas yang ditetapkan.
Keempat, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya integritas dalam pemerintahan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pegawai, diharapkan bisa menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat.
Dengan kombinasi langkah-langkah di atas, diharapkan indeks integritas nasional bisa meningkat secara signifikan, sehingga mengurangi risiko korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Tinggalkan Balasan