Peran Mahfud MD dalam Komite Reformasi Kepolisian
Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah membagikan kisah di balik keikutsertaannya dalam Komite Reformasi Kepolisian. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube pribadinya @Mahfud MD Official, ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengajaknya bergabung dalam tim reformasi tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Jokowi terhadap perubahan besar di tubuh Polri. Dalam pertemuan tersebut, Teddy langsung bertanya tentang kesediaan Mahfud untuk bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Presiden.
“Di sana kami melakukan banyak diskusi, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi itu adalah saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Jokowi untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” ujar Mahfud.
Meski telah menyatakan kesediaannya, Mahfud belum menjelaskan posisi apa yang akan ia emban dalam komite tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa dirinya memiliki beberapa catatan penting jika pemerintah benar-benar ingin mereformasi Polri.
Tiga Hal Mendasar yang Harus Diperbaiki
Menurut Mahfud, ada tiga aspek utama yang harus diperbaiki agar reformasi Polri dapat berjalan efektif: aturan, aparat, dan budaya. Ia menilai bahwa secara struktur dan instrumen, Polri sebenarnya sudah cukup baik. Struktur Polri telah selesai sejak keluar dari ABRI, dan instrumen hukum juga sudah tersedia.
Namun, masalah terbesar justru terletak pada budaya internal Polri. Mahfud mengungkapkan bahwa budaya yang buruk masih menjadi tantangan besar. Masyarakat sering melihat polisi sebagai institusi yang memeras, membeking sesuatu, dan tidak adanya sistem meritokrasi.
“Kulturnya kok buruk, kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini, yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah, siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar,” tegas Mahfud.
Pentingnya Sistem Meritokrasi
Budaya seperti ini, menurut Mahfud, harus segera diperbaiki agar Polri dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik. Salah satu hal yang sangat penting adalah penerapan sistem meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem yang menempatkan seseorang pada posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan kedekatan pribadi atau uang.
Tanpa adanya sistem meritokrasi, Mahfud menegaskan bahwa reformasi Polri akan sulit berjalan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan tetap rendah. Ia berharap bahwa dengan perbaikan budaya dan penerapan sistem yang lebih adil, Polri dapat kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.
Langkah Menuju Perubahan
Dengan partisipasi Mahfud MD dalam Komite Reformasi Kepolisian, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menciptakan perubahan nyata di tubuh Polri. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses reformasi.
Dalam wawancara tersebut, Mahfud menunjukkan bahwa ia tidak hanya bersedia ikut serta, tetapi juga siap memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya perbaikan sistem kepolisian di Indonesia. Dengan pengalaman dan pengetahuannya sebagai mantan hakim, ia berharap dapat menjadi bagian dari solusi yang berkelanjutan bagi kepolisian Indonesia.
Tinggalkan Balasan