Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pola pembangunan di Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan perubahan yang signifikan. Proses perumusan kebijakan tidak lagi terbatas hanya di ruang birokrasi, tetapi melibatkan dunia akademik secara langsung hingga tingkat desa, pesisir, dan kawasan rawan bencana. Hal ini menandai awal dari pendekatan baru dalam pembangunan daerah yang lebih ilmiah dan berbasis riset.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mendukung program strategis daerah. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan pembangunan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, pemerintah dan akademisi bekerja bersama dalam membangun kebijakan publik yang lebih berlandaskan studi dan data.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, kolaborasi ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara 44 pimpinan perguruan tinggi pada 14 Maret 2025. Kerja sama ini diwadahi dalam Forum Rektor, sebagai wadah komunikasi antara kebijakan publik dan kajian akademik. Hanya 22 hari setelah pelantikan, kerja sama ini langsung diimplementasikan di lapangan, dengan setiap perguruan tinggi terlibat sesuai keunggulan dan kompetensinya.
“Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” ujar Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, Minggu, 28 Desember 2025. Sepanjang 2025, perguruan tinggi terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Di sektor perumahan, 15 universitas mendampingi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui KKN tematik dengan melakukan verifikasi langsung kondisi warga. Di bidang kesehatan, kampus membantu sosialisasi sensus kesehatan dan layanan Speling. Sementara itu, BPBD bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana berbasis kajian risiko.
Kolaborasi ini akan terus diperluas. Pada periode 2025–2030, seluruh 136 program kerja gubernur dan wakil gubernur ditargetkan mendapat pendampingan akademik. Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta tambahan akan dilibatkan. “Harapan kami, kerja sama ini juga ditiru pemerintah kabupaten dan kota. Supaya strategi pembangunan sejalan, dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” ujar Yasip.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menyebut skema ini sebagai langkah bersejarah dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kampus diberi kebebasan memilih program sesuai potensi wilayah dan keahlian masing-masing. “Manfaatnya besar. Pemerintah Provinsi Jateng dengan masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki tujuan, saling memberikan kemanfaatan,” kata Wahid.
Beberapa program unggulan lahir dari kolaborasi ini. Universitas Diponegoro mengembangkan desalinasi air payau bagi masyarakat pesisir. Universitas Jenderal Soedirman menangani isu stunting di Banyumas, sementara Universitas Sebelas Maret mengawal persoalan di Wonogiri dan Sragen. Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar formalitas. “Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” katanya.
Kolaborasi tersebut juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Ini good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang.
Pembangunan Jawa Tengah kini bergerak dari ruang kelas dan laboratorium hingga ke desa-desa. Dengan keterlibatan kampus, kebijakan publik memiliki pijakan ilmiah yang kuat dan lebih membumi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan