Strategi Pengembangan Kecerdasan Buatan di Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI). Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang strategi pengembangan AI yang terstruktur dalam tiga horizon. Dalam jangka pendek hingga 2027, fokus utama akan diberikan pada penguatan tata kelola ekosistem AI, pencetakan 100.000 talenta AI per tahun, serta pembangunan infrastruktur pusat data berdaulat.
Nezar menekankan bahwa dua pilar utama dalam pengembangan AI nasional adalah talenta digital dan infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya mencari strategi yang tepat dalam mengembangkan kedua aspek tersebut, apakah secara bersamaan atau dengan fokus terlebih dahulu pada pembangunan talenta digital. Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional, Pijakan untuk Berdikari?” di Kantor Bisnis Indonesia.
Namun, Nezar mengakui bahwa infrastruktur penunjang pengembangan AI di Indonesia masih kurang memadai, khususnya dari sisi industri hulu. Indonesia belum memiliki industri strategis yang terintegrasi, termasuk di sektor semikonduktor. Contohnya, meskipun Indonesia memiliki cadangan nikel dan pasir silika yang melimpah, minimnya hilirisasi membuat bahan-bahan tersebut diekspor tanpa dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, Indonesia masih mengimpor bahan mentah dan kemudian menjualnya kembali ke pasar global.
Pengalaman Nezar saat berkunjung ke sebuah pabrik semikonduktor di Batam menjadi ilustrasi tantangan industri nasional. Di pabrik tersebut, seluruh proses produksi sepenuhnya otomatis, dengan tenaga kerja hanya bertugas sebagai pengawas. Namun, hampir semua komponen dan bahan baku berasal dari luar negeri. Misalnya, gold wire yang digunakan dalam proses molding chip sepenuhnya diimpor dari Jepang, meskipun Indonesia memiliki cadangan emas yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu masuk dalam rantai pasok bernilai tambah tinggi, meskipun memiliki sumber daya alam yang besar.
Dari situasi ini, pemerintah lintas kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Komdigi, dan Kementerian Investasi, kini berupaya memetakan potensi sumber daya nasional dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara strategis, seperti Jepang. Nezar menilai ada banyak peluang yang selama ini luput dimanfaatkan, termasuk pengolahan pasir silika menjadi bahan baku semikonduktor bernilai tinggi.
Nezar yakin bahwa seluruh modal dasar untuk membangun kedaulatan ekosistem AI sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, asalkan diolah melalui strategi industri yang tepat. Ia menilai bahwa dengan peta jalan AI ini, Indonesia bisa maju satu langkah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Namun, ia juga menekankan pentingnya membuka pikiran dan belajar dari negara-negara yang telah berhasil membangun AI.
Penguatan Riset dan Pendanaan AI
Dalam kerangka jangka menengah, pemerintah juga berupaya memperkuat riset AI di sektor publik melalui penyediaan platform sandbox untuk menguji inovasi-inovasi lokal. Dari sisi pembiayaan, peran lembaga pendanaan seperti Danantara dinilai sangat krusial. Komdigi sedang mempersiapkan pembentukan sovereign AI fund serta skema blended financing untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional.
Sebelumnya, Komdigi telah mengungkapkan dua regulasi terkait kecerdasan buatan, yaitu peta jalan AI dan etika AI. Regulasi ini kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto dan akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan bahwa draf regulasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses lanjutan. Proses ini akan dilanjutkan dengan penerbitan Keppres yang akan ditandatangani pada 2026.
Tinggalkan Balasan