KPK Lakukan Peninjauan Empat Proyek Strategis di Kota Batam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peninjauan terhadap empat proyek strategis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kota Batam. Kunjungan ini dilakukan pada Kamis (16/10/2025), sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Batam.
Peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Batam, Firmansyah, bersama Inspektur Kota Batam, Hendriana Gustini, serta perwakilan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Selain itu, hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan penyedia jasa atau pelaksana proyek.
Empat proyek yang menjadi fokus pemantauan KPK antara lain:
- Revitalisasi/Rehabilitasi Gedung Shelter di Sekupang
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD di Kecamatan Sagulung
- Pekerjaan Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Baloi Permai
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP di Kecamatan Nongsa
Firmansyah menjelaskan bahwa kegiatan peninjauan ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal, serta memastikan seluruh proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Dari hasil peninjauan ini kita bisa melihat langsung capaian target, kualitas pekerjaan, serta progres di lapangan. Jika ditemukan kekurangan atau hal yang belum sesuai, kami minta segera diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam memiliki komitmen kuat agar seluruh proyek pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, dan itu sudah kami sampaikan langsung di lapangan. Intinya, kami ingin semua pekerjaan sesuai perencanaan—baik dari sisi waktu, mutu, maupun hasil akhir,” tambahnya.
Proses peninjauan ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan oleh pemerintah daerah tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi.
Selain itu, peninjauan ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku proyek untuk mendapatkan masukan langsung dari lembaga anti-korupsi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerja dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Kunjungan KPK ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya pengawasan yang intensif, diharapkan semua proyek yang dikerjakan tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat luas.
Tinggalkan Balasan