Tegangnya Hubungan antara Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto
Tegangan politik di tubuh pemerintahan Prabowo Subianto kini memasuki babak baru. Isu konfrontasi terbuka antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Prabowo muncul, dipicu oleh isu “geng Solo” yang disebut-sebut menjadi dalang kerusuhan akhir Agustus 2025. Tragedi yang awalnya hanya berupa aksi damai berubah menjadi bentrokan berdarah, menewaskan warga, dan memicu tuduhan bahwa jaringan lama di kepolisian masih beroperasi di bawah pengaruh mantan presiden.
Analisis Pengamat Politik
Menurut analisis pengamat politik M Rizal Fadillah, geng Solo merasa semakin percaya diri karena tidak segera ditindak oleh Prabowo. Dugaan lebih lanjut menyebut kelompok ini bersekutu dengan elemen TNI untuk melemahkan wibawa presiden baru, sekaligus menjaga jalannya politik Gibran Rakabuming Raka. Narasi kudeta halus pun muncul, menjadikan reformasi Polri bukan lagi sekadar agenda kelembagaan, tetapi medan perang politik yang mempertaruhkan stabilitas negara.
Kerusuhan Agustus sebagai Titik Balik
Kerusuhan 25–30 Agustus 2025 menjadi titik balik isu geng Solo. Aksi massa menuntut reformasi berubah menjadi bentrokan berdarah, dengan laporan pelanggaran HAM dan penangkapan massal. Menurut Rizal Fadillah, kelompok pro-Solo ini sukses membuktikan dirinya tak tersentuh. Jaringan loyalis yang berakar sejak era Jokowi memimpin Solo disebut masih kuat bercokol di institusi keamanan, terutama Polri.
Tagar #GengSolo dan #CopotListyo ramai bergulir di media sosial. Netizen menuding kerusuhan sudah dirancang untuk menjatuhkan wibawa Prabowo. Koalisi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, bahkan merilis 12 tuntutan pada 29 Agustus, salah satunya mendesak pencopotan Listyo. Bagi mereka, kegagalan Polri mengubah watak represif adalah bukti bahwa reformasi institusi jalan di tempat.
Fadillah menilai, geng Solo bukan entitas bayangan. Dengan Listyo Sigit, mantan ajudan Jokowi saat di Solo, posisi mereka semakin jelas. Muslim Arbi, pengamat politik, menilai kehadiran Listyo sebagai simbol keterikatan dengan masa lalu. Jika Prabowo gagal bertindak tegas, situasi ini bisa menjadi bom waktu yang melemahkan fondasi pemerintahannya sejak dini.
Reformasi Polri Jadi Medan Tarik Ulur
Prabowo menjadikan reformasi Polri sebagai prioritas awal. Ia bahkan berencana membentuk komite independen di bawah Ahmad Dhofiri untuk menyelidiki kerusuhan Agustus sekaligus merancang transformasi kelembagaan. Namun, langkah ini langsung berhadapan dengan manuver Listyo yang lebih dulu membentuk Tim Transformasi Kepolisian, melibatkan perwira tinggi, tanpa menunggu instruksi presiden.
Bagi Rizal Fadillah, tindakan ini adalah bentuk perlawanan terbuka. Ia menyebut Listyo “mengunci” gerakan reformasi Prabowo, seolah-olah membangun komando tandingan. Analisis serupa datang dari Deodatus Sunda, pengamat dari Institut Marhaenisme, yang menilai Polri di bawah Listyo semakin jauh dari mandat konstitusi, terlalu dekat dengan kepentingan modal, dan makin represif terhadap rakyat.
Retaknya loyalitas di tubuh kepolisian semakin jelas. Fadillah bahkan menyebut langkah Listyo dilakukan bertepatan saat Prabowo berada di PBB, menandakan ada konsolidasi diam-diam untuk mempertahankan posisi. Pertarungan ini pun berujung pada pertanyaan mendasar: apakah reformasi Polri akan berpihak pada rakyat, atau justru dipakai untuk melindungi jaringan lama?
Paralel Sejarah: Bayang-Bayang G30S
Situasi ini kian mencekam saat Fadillah membandingkannya dengan peristiwa G30S/PKI 1965. Menurutnya, konsolidasi dini di tubuh institusi keamanan kala itu mirip dengan manuver yang kini terjadi. Ia menekankan, meskipun Listyo bukan Untung dan Tito Karnavian bukan Aidit, pola perebutan pengaruh dalam masa transisi kekuasaan tetap harus diwaspadai.
Syafri Syamsudin bahkan disebut sudah menyiapkan draf darurat militer, menandakan keseriusan ancaman. Dugaan kudeta halus melalui reformasi palsu atau pembangkangan institusi kini jadi perbincangan serius. Agus Wahid, pengamat lainnya, menambahkan bahwa Polri di bawah Listyo lebih condong melindungi kepentingan keluarga Jokowi, alih-alih menjaga netralitas.
Kekhawatiran publik pun semakin membesar. Indonesia tengah berada dalam masa rapuh pasca-pilpres yang penuh kontroversi. Jika sejarah dibiarkan berulang, dampaknya bukan hanya pada pemerintahan Prabowo, melainkan juga pada kelangsungan demokrasi itu sendiri.
Rizal Fadillah mengkritik Prabowo yang dinilainya terlalu sibuk di forum internasional, sementara badai politik mengancam dari dalam negeri. Ia menyebut Prabowo tak boleh sekadar “berretorika” di luar negeri, tapi harus segera ambil tindakan tegas. Ancaman pembangkangan Polri bisa melemahkan pemerintah, membuka ruang bagi oligarki, bahkan menjurus pada “polisikrasi” di mana kepolisian menguasai ruang politik.
Tinggalkan Balasan