LPKP2HI dan Tim Media Cium Kejanggalan Realisasi Dana Desa ( DD ) Pemdes Kalimo’ok
Ketua LPKP2HI Sumenep, Bambang Riyadi, SH., Meminta Pemdes Kalimo’ok, ” jangan sampai main – main dengan penggunaan ADD dan DD yang turun lebih 1 ( satu ) milliar rupiah tiap tahun ke desa “.
MADURA – SUMENEP, FN.Com – Beberapa Penggunaan Realisasi Dana Desa ( DD ) yang bersumber dari APBN di Pemdes Kalimo’ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Propensi Jawa Timur dinilai janggal.
Pasalnya, saat Ketua LPKP2HI bersama Ketua LAKI dan media mendatangi Kantor Desa melihat APBDes Tahun 2024 yang dipampang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi media dan Ketua LPKP2HI saat itu.
Saat dikonfirmasi kepada Ketua BPD ( Suhardono ) diruang kerjanya yang kebetulan saat itu juga ditemani Sekdes karena Kepala Desa tidak ada di Kantor dan memang diketahui jarang ngantor, menerangkan bahwa ada perubahan pada APBDes tahun 2024, namun yang dipublikasikan APBDes yang lama karena belum sempat mengganti yang baru.
Saat disinggung tentang realisasi RTLH dan Ketahanan Pangan kenapa belum terealisasi padahal penganggaran tahap I ? Suhardono selaku Ketua BPD ketika itu menjawab sambil berpikir seakan mengingat – ingat dan sempat bertanya kepada Sekdes lalu Ia menjawab, ” RTLH dan Ketahanan Pangan itu masuk pada anggaran Tahap ke II ” , dan menoleh ke Sekdes seakan minta dukungan atas jawabannya, dan dijawab dengan anggukan Sekdes.
Foto : Saat konfirmasi Ketua BPD dan Sekdes Kalimo’ok.
Untuk diketahui, beberapa hari sebelumnya saat dirumahnya Ketua BPD sempat menyampaikan kepada media saat ditanya tentang realisasi RTLH dan Ketahanan Pangan, Dirinya menjawab masuk pada penganggaran realisasi Tahap I.
Atas dasar Publikasi APBDes tahun 2024 yang tidak relevan dengan fakta realisasinya serta informasi dari sumber yang dapat dipercaya dan hasil konfirmasi tersebut maka media tertarik lebih jauh mendalaminya karena insting media sepertinya mencium bau busuk yang dikemas dengan baik dan rapi.
Maka media berupaya kerumah Maryono selaku Kades, hal itu dilakukan karena sulitnya ditemui di Kantor dan akses komunikasi lewat nomer WA media di Blokir, lewat telepon selulernyapun tidak diangkat.
Saat dikonfirmasi dirumahnya, Maryono merasa keberatan saat ditanya tentang realisasi RTLH dan Ketahanan Pangan. Dengan raut muka yang kurang bersahabat Ia mengatakan, ” untuk apa kamu nanya masalah itu, kamu kan sudah nanya sama Handono, Bendahara dan ke Balai, kenapa masih nanya sama saya lagi berarti kamu kan mengadu domba, kalau kamu nanya itu saya tidak mau menjawab ” , dengan nada ketus dan meninggalkan media yang saat itu kebetulan ada Sekdes.
Untuk diketahui, sebelum meninggalkan media, sempat ditanya tentang realisasi Ketahanan Pangan Tahun 2023, Ia menerangkan kalau realisasi Ketahan Pangan waktu itu untuk pembibitan ikan Lele yang dikelola Ketua BPD, Suhandono.
Selanjutnya media bersama Ketua LAKI melakukan investigasi lapangan terkait RTLH dan Ketahan Pangan APBDes T.A 2024 Tahap I. Pendalaman akan terus dilakukan, kalau nantinya terdapat bukti adanya dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD, maka LPKP2HI bersama Tim tidak segan – segan melaporkan ke APH.
Tinggalkan Balasan