Pengakuan Mahfud MD tentang Tawaran Jabatan di Kabinet Prabowo Subianto
Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada masa pemerintahan Joko Widodo, memberikan pengakuan mengejutkan terkait tawaran jabatan di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk kembali menjabat sebagai Menko Polhukam, namun menolak karena alasan etika dan prinsip.
Tawaran dari Jenderal Senior
Tawaran tersebut datang dari seorang jenderal senior yang menghubungi Mahfud MD sehari sebelum pelantikan sejumlah nama dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan itu dilakukan pada Senin (8/9/2025). Meskipun tawaran ini cukup menarik, Mahfud MD tidak langsung meresponsnya.
Ia menjelaskan bahwa standar etik yang ia pegang menyatakan bahwa posisi seperti Menko Polhukam harus diduduki oleh orang-orang yang telah berjuang secara politik. Menurutnya, mereka adalah individu yang telah berkontribusi dalam memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024.
“Kami sudah menyatakan komitmen, bahwa jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang berkeringat secara politik,” ujar Mahfud MD dalam wawancara di kanal YouTube pribadinya.
Alasan Penolakan
Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya bukanlah pendukung Prabowo secara langsung. Ia merupakan calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, ia merasa tidak pantas menerima tawaran tersebut.
“Saya tidak bisa melakukannya karena saya berkeringat untuk diri sendiri, bukan untuk Pak Prabowo,” tambahnya.
Selain itu, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa ia merasa tidak enak menolak tawaran tersebut. Jika menerima, ia khawatir akan dianggap tidak tahu diri. Sementara jika menolak, ia khawatir akan dianggap sombong.
Perjalanan Pemilihan Menko Polhukam
Sebelum pelantikan, jenderal senior tersebut menghubungi Mahfud MD dan meminta ia datang ke Jakarta. Pertemuan itu terjadi pada Selasa (9/9/2025), dan dalam pertemuan tersebut, ia ditawari kursi Menko Polhukam.
Jenderal senior tersebut mengatakan bahwa posisi Menko Polhukam membutuhkan seseorang yang dapat menjembatani hubungan antara TNI dan Polri. Dalam pandangan jenderal tersebut, Mahfud MD menjadi sosok yang tepat untuk posisi tersebut.
Namun, Mahfud MD tetap mempertahankan prinsipnya dan tidak langsung merespons tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa ia akan menjawab hanya setelah berdiskusi dengan pihak yang berwenang.
Profil Djamari Chaniago, Mantan Menko Polhukam
Setelah Mahfud MD menolak tawaran tersebut, Prabowo Subianto akhirnya menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Djamari Chaniago adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan latar belakang militer yang kuat.
Djamari lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971 dan mengabdikan dirinya selama lebih dari tiga dekade di satuan Infanteri, khususnya di jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Puncak karier militernya terjadi ketika ia menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi pada 1997-1998 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada periode 1998-1999. Setelah pensiun pada tahun 2004, ia terlibat dalam berbagai kegiatan sipil, termasuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang.
Kontroversi dan Kehidupan Sosial
Djamari Chaniago juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam lingkungan militer. Ia pernah disebut sebagai orang kepercayaan Jenderal TNI Wiranto. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan sosial, termasuk memimpin klub motor gede (moge) di Sumatera Barat.
Namun, Djamari juga pernah menjadi sorotan karena terlibat dalam kasus pengeroyokan dua anggota TNI pada 2020. Dalam kasus tersebut, ia diketahui menjadi bagian dari rombongan motor gede yang melakukan pengeroyokan. Meskipun begitu, ia tetap dianggap sebagai tokoh penting dalam dunia militer dan politik Indonesia.
Tinggalkan Balasan