Apresiasi terhadap Media yang Mengembangkan Kanal Cek Fakta
Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menyampaikan apresiasi kepada media yang telah memiliki kanal cek fakta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebenaran informasi di tengah masyarakat.
Kepala PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa semakin banyaknya media yang memperkenalkan cek fakta akan memudahkan pencegahan penyebaran isu, konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Ia menilai bahwa hanya satu atau dua pihak saja tidak cukup untuk menangkal konten DFK tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hasan dalam sesi Ngopi Sore Membahas DFK bersama para media di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/8/2025) malam. Ia juga mengajak media arus utama yang belum memiliki konten cek fakta untuk segera menciptakannya. Tujuan dari langkah ini adalah agar media massa juga ikut berperan dalam menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat.
“Karena jika tidak, masyarakat kita lama-lama akan terjerumus pada istilah KJR,” ujarnya. KJR, singkatan dari knee-jerk reaction, merujuk pada situasi di mana kecepatan informasi sering ditangkap oleh pemengaruh atau influencer tanpa adanya proses berpikir panjang. Tanpa ada upaya pengolahan data dari informasi tersebut, mereka langsung membuka gawai, menyalakan kamera, dan berkomentar. Akibatnya, media sosial menjadi riuh.
Hasan berharap media arus utama dapat terhindar dari jebakan KJR ini. Ia menekankan pentingnya tetap memverifikasi setiap informasi yang beredar di media sosial maupun di masyarakat. Tentunya dengan judul yang tepat dan tanpa multitafsir.
“Kadang yang dimakan [pembaca] judulnya saja. Beritanya tidak dimakan. Kadang-kadang kan judul juga dipoles,” kata Hasan. Ia menyoroti bahwa judul bisa sangat berpengaruh terhadap persepsi pembaca, sehingga perlu diperhatikan.
Jika dibiarkan, Hasan khawatir masyarakat Indonesia akan terpuruk ke dalam perpecahan. Terlebih jika konten DFK tersebut mengarah pada kebencian terhadap pemerintah. Contohnya, saat demo di Pati, muncul informasi bahwa ada yang meninggal. Setelah dicek, ternyata tidak ada kejadian tersebut.
Kondisi serupa juga terjadi terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Suara beliau dimanipulasi menggunakan AI yang seolah-olah mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Untuk mengatasi hal ini, PCO bekerja sama dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) dalam upaya menghalau konten-konten DFK.
Dengan adanya kolaborasi antara PCO dan Komdigi, diharapkan dapat lebih efektif dalam menangani masalah disinformasi yang terus berkembang. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas informasi dan mencegah penyebaran konten yang merusak harmoni masyarakat.
Tinggalkan Balasan