Kunjungan Mendagri ke Perumahan ASN di Kota Malang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan ke perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 17 Oktober 2025 dan menjadi ajang untuk mengajak pemerintah daerah (Pemda) mendukung program Tiga Juta Rumah. Program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan bahwa program tersebut sangat mulia karena menunjukkan perhatian negara terhadap rakyat kecil. Ia menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah beberapa kali menunjukkan dukungan terhadap masyarakat melalui berbagai program strategis seperti Tiga Juta Rumah, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Swasembada Pangan, dan Kampung Nelayan.
Kunjungan ini juga didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya menyapa langsung masyarakat serta meninjau fasilitas yang tersedia di perumahan tersebut. Dari hasil peninjauan, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dari Pemda agar program ini dapat terealisasi secara optimal.
Selain itu, Kemendagri juga aktif dalam mendukung program ini melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama yang memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut Mendagri, hal ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membangun atau merenovasi rumah mereka tanpa dikenai biaya.
Mendagri juga mendorong Pemkot Malang untuk membangun sistem perizinan PBG yang cepat dan efektif. Ia mencontohkan inovasi layanan di Surabaya, di mana penerbitan PBG dapat diselesaikan hanya dalam waktu 15 menit. Dengan demikian, ia berharap kualitas layanan serupa dapat diterapkan lebih luas di seluruh Indonesia, sehingga program perumahan rakyat bisa berjalan cepat dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Keberhasilan program Tiga Juta Rumah tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Pemda, perbankan, pengembang, hingga kontraktor agar semua proses pembangunan dan perizinan berjalan lancar. Mendagri menegaskan bahwa program ini bukan hanya tanggung jawab kementerian perumahan, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memberi kemudahan bagi masyarakat.
Beberapa pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Adhy Karyono, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung program perumahan rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan