Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik Indonesia yang akan mulai berlaku pada tahun 2028. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang ditandatangani pada 30 Juni 2025.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan target akhir menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik. Proses ini mencakup pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pengambilan keputusan negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik. Menurutnya, tujuan utamanya adalah agar pada 2028, IKN memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk tiga entitas utama pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Tujuan penetapan IKN sebagai ibu kota politik adalah dalam tiga tahun diharapkan fasilitas untuk tiga lembaga tersebut bisa selesai,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 23 September 2025.
Pemerintahan Prabowo menyatakan komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN. Dengan demikian, pada 2028, bangunan dan fasilitas untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Yudisial sudah siap digunakan. Prasetyo menegaskan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan eksekutif, tetapi juga tempat rapat dan keputusan penting yang melibatkan lembaga-lembaga lain.
“Jika kita hanya memindahkan eksekutif, lalu rapatnya kepada siapa?” tanyanya. Ia juga menekankan bahwa penetapan IKN sebagai ibu kota politik bukan berarti memisahkan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Indonesia. “Bukan kemudian itu menjadi ibu kota politik atau ibu kota ekonomi,” tambahnya.
Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan makna antara IKN sebagai ibu kota negara dan IKN sebagai ibu kota politik. Ia memastikan bahwa tujuan awal pembangunan IKN, yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo, tetap terjaga. Tujuannya adalah memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke IKN.
Secara regulasi, istilah “ibu kota politik” tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara No 21 Tahun 2023, fungsi pusat pemerintahan diatur dalam Pasal 12 ayat (1), namun tidak ada frasa “ibu kota politik” yang disebutkan.
Menurut Djohermansyah Djohan, guru besar ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, istilah “ibu kota politik” identik dengan “ibu kota negara”. Keduanya merujuk pada pusat pemerintahan yang menjadi tempat kerja presiden lengkap dengan menteri, lembaga legislatif, yudikatif, serta badan-badan pemerintahan lainnya. Di ibu kota politik, presiden mengelola kekuasaan, membuat keputusan pemerintahan, hingga menerima tamu negara.
“Maksud Presiden menamai IKN sebagai ibu kota politik menunjukkan beliau serius dalam memindahkan pemerintahan ke sana,” ujar Djohan saat dihubungi pada Selasa, 25 September 2025.
Djohan menilai ada beberapa alasan di balik keputusan Prabowo. Misalnya, ia mendorong penyediaan biaya untuk menyelesaikan pembangunan IKN, memaksa anggota DPR yang enggan pindah ke IKN untuk ikut berpindah, serta menunjukkan niat politik yang jelas.
“Terakhir, ini juga untuk menunjukkan kepada presiden sebelumnya, Joko Widodo, bahwa Prabowo konsisten melanjutkan pembangunan IKN sesuai janji waktu masih menjadi kandidat presiden,” tuturnya.
Namun, Djohan juga menyampaikan kekhawatiran terhadap besarnya anggaran yang dialokasikan untuk IKN, diperkirakan hampir Rp 100 triliun. Sayangnya, hasilnya baru saja menyelesaikan sebagian infrastruktur. Oleh karena itu, ia menilai penetapan IKN sebagai ibu kota politik bisa jadi hanya bersifat pernyataan politik semata.
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam tulisan ini.
Tinggalkan Balasan