RUBRIK DEPOK
– Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dicetak di Pasar Pramuka terus memicu perhatian publik. Dalam situasi yang kian panas ini, analis komunikasi politik Hendri Satrio yang akrab disapa Hensa—secara tegas meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk bersikap terbuka dan segera memberikan klarifikasi resmi. Menurutnya, sikap bungkam yang hingga kini ditunjukkan UGM sangat janggal dan berpotensi merusak reputasi kampus yang berdiri sejak tahun 1949 tersebut.
Hensa menilai bahwa keterlambatan UGM dalam merespons tudingan yang menyebutkan ijazah Jokowi dicetak di sebuah kios di Pasar Pramuka sangat merugikan citra lembaga pendidikan tersebut. Ia menyatakan bahwa UGM tidak bisa bersikap seolah-olah isu ini bukan tanggung jawab mereka, karena secara hukum dan etika akademik, UGM adalah institusi yang mengeluarkan ijazah itu.
“
Menurut saya, ini akan merugikan UGM jika tidak merespons polemik ijazah Jokowi ini dengan serius, apalagi sampai disebut dicetak di Pasar Pramuka. Harus dibuktikan dengan cepat,” ujar Hensa kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025. Ia menekankan, publik menanti sikap transparan dari UGM, bukan sikap defensif atau diam seribu bahasa.
Lebih lanjut, Hensa menilai bahwa diamnya UGM hanya akan memperkuat narasi negatif di masyarakat. Ia menyebutkan bahwa universitas sekelas UGM yang dikenal memiliki standar akademik tinggi justru sedang menghadapi ujian besar dalam menjaga marwah dan integritasnya. Apabila UGM terus bersikap janggal dan menunda klarifikasi, maka potensi krisis kepercayaan terhadap dunia akademik nasional bisa meningkat tajam.
Spekulasi semakin liar setelah muncul klaim bahwa sebuah kios di Pasar Pramuka yang disebut terkait dengan pencetakan ijazah tersebut ternyata masih beroperasi hingga tahun 2017. Padahal sebelumnya, pemilik kios tersebut, Paiman Raharjo, menyatakan bahwa tempat usahanya telah tutup sejak 2002. Inkonsistensi informasi ini memperumit dugaan publik dan menambah tekanan tuntutan agar UGM segera memberikan pernyataan resmi.
Jokowi dan UGM Perlu Tampil Bersama Hadapi Isu Ijazah
Dalam pernyataannya, Hensa juga mendorong agar Presiden Jokowi bersama pihak UGM tampil langsung di hadapan publik guna mengakhiri polemik ijazah yang kian tak terkendali. Ia menegaskan bahwa penyelesaian isu ini tidak cukup hanya dengan rilis media atau pernyataan dari satu pihak saja, tetapi memerlukan kehadiran langsung kedua pihak terkait.
“
“Sudah saatnya UGM dan Jokowi tampil bersama untuk menyelesaikan polemik ijazah tersebut, namun tentunya sambil menunggu kondisi Pak Jokowi sehat kembali,” jelas Hensa, merujuk pada kondisi kesehatan Jokowi yang akhir-akhir ini menjadi perhatian media sosial karena wajahnya terlihat bengkak dan memerah. Spekulasi publik pun menyebutkan bahwa tekanan dari isu ijazah menjadi salah satu penyebabnya.
Menurut Hensa, langkah tampil bersama ini akan memberikan pesan kuat bahwa isu ini dihadapi secara serius dan terbuka. Bukan hanya untuk menjernihkan persepsi publik, tetapi juga untuk menunjukkan integritas keduanya baik sebagai pemimpin negara maupun sebagai lembaga pendidikan nasional.
“Jika UGM dan Jokowi dapat memberikan penjelasan secara terbuka, ini akan memutus rantai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Publik membutuhkan kejelasan, bukan asumsi,” tuturnya. Ia menekankan bahwa penjelasan yang diberikan nanti harus berbasis fakta, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik, agar tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik.
Lebih jauh, Hensa juga menyebut bahwa absennya respons resmi dari UGM sangat disayangkan karena bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi palsu atau propaganda. Dalam konteks komunikasi politik, ia menyebut bahwa waktu adalah faktor krusial dalam menangani krisis. Keterlambatan sedikit saja dapat berujung pada kerusakan reputasi yang tak mudah diperbaiki.
“Dalam komunikasi politik, kecepatan dan ketepatan dalam merespons isu sangat penting. Jika UGM terus diam, ini bisa menjadi celah bagi pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Alumni UGM Harus Bersikap, Jika Tidak Citra Kampus Bisa Hancur
Tidak hanya menyoroti sikap UGM sebagai institusi, Hensa juga menyentil peran alumni dalam polemik ini. Ia berpendapat bahwa alumni UGM seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga nama baik almamaternya. Namun yang terjadi, menurutnya, justru sebaliknya: mayoritas alumni memilih diam dan tidak bersuara di tengah badai tudingan serius ini.
“Jika para alumni UGM ini hanya diam, maka akan menambah kecurigaan publik bahkan menimbulkan spekulasi adanya kerja sama antara UGM dengan percetakan-percetakan di Pasar Pramuka,” tegas Hensa pada 27 Juni 2025. Ia mengatakan bahwa alumni memiliki otoritas moral dan kredibilitas sosial untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang proses akademik dan pencetakan ijazah di UGM, yang selama ini diklaim sangat ketat dan tidak bisa dipalsukan.
Hensa menekankan bahwa keterlibatan aktif alumni dapat menjadi pembeda antara rumor dan realitas. Ia menilai alumni yang memahami sistem internal kampus mampu menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak masuk akal, jika memang tidak berdasar. Sebaliknya, jika alumni terus memilih diam, maka ruang opini publik akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan dugaan tak berdasar.
“Alumni UGM harus menjadi garda terdepan dalam melindungi reputasi kampus. Mereka tahu betul bagaimana standar akademik di UGM, jadi suara mereka sangat dibutuhkan saat ini,” jelasnya.
Ia pun menambahkan bahwa isu ini bukan hanya akan mencoreng nama Presiden Jokowi sebagai alumnus, tetapi juga berpotensi menjatuhkan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ketika UGM—yang selama ini dianggap sebagai salah satu ikon pendidikan—terseret kasus dugaan pemalsuan ijazah dan tidak mengambil tindakan cepat, maka seluruh sistem akademik di Indonesia bisa terkena dampaknya.
This is not just about UGM, but also about public trust in the integrity of higher education in Indonesia. If UGM does not take a stance, this could set a bad precedent,
”
tambah Hensa. Ia mengingatkan bahwa institusi pendidikan tinggi harus menjadi contoh dalam menjaga nilai kebenaran dan transparansi, bukan malah menjadi sumber ketidakpastian.
Sebagai penutup, Hensa memperingatkan bahwa jika UGM tetap bersikap ambigu dan tidak melakukan klarifikasi dalam waktu dekat, maka potensi hancurnya reputasi institusi tersebut menjadi sangat besar. Ia menyebutkan kemungkinan ekstrem bahwa UGM bisa saja mengalami delegitimasi sebagai institusi pendidikan jika terbukti terlibat atau membiarkan pemalsuan ijazah terjadi.
“Intinya, seharusnya UGM yang bersuara dan jika perlu tampil bersama dengan Jokowi. Bisa jadi UGM bubar secara institusi jika tidak merespons ini karena nama besarnya tercoreng akibat menerbitkan ijazah palsu,” pungkas Hensa.
Ia menegaskan, dalam dunia akademik yang sehat, kejujuran dan akuntabilitas merupakan prinsip utama. Ketika nilai-nilai tersebut dipertanyakan dan tidak dijawab, maka keberadaan lembaga akademik itu sendiri yang akan terancam.
Tinggalkan Balasan