Sinergi Pemerintah dan Pengembang dalam Membangun 3 Juta Rumah
Di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar program sinergi yang melibatkan berbagai pihak seperti pengembang, pemda, kontraktor, toko bangunan, serta lembaga jasa keuangan. Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan 3 juta unit rumah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa program sinergi ini telah diimplementasikan di beberapa daerah seperti Wajo, Majalengka, dan Subang. Kini, program tersebut juga dikembangkan di Malang. Ia menyampaikan harapan agar program ini dapat diterapkan juga di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Tengah.
“Negara harus hadir seperti yang disampaikan Pak Prabowo saat acara Deklarasi Koperasi Merah Putih, agar tidak kalah dari rentenir,” ujarnya.
Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan melalui KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun. Selain itu, tarif BPHTB dan PBG untuk rumah bersubsidi juga telah dihapus. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat, terutama ibu-ibu, dapat memiliki akses mudah, cepat, dan murah terhadap perumahan.
Peran Pemkot Malang dalam Program Sinergi
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa backlog perumahan di kota tersebut mencapai 200.000 unit. Untuk mengatasi hal ini, ia siap merealisasikan program sinergi dengan mengumpulkan berbagai pihak seperti pengembang, kontraktor, pemilik toko bangunan, dan lembaga jasa keuangan yang ditunjuk. Forum ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, mendukung program ini dan optimistis bahwa program ini akan memperkuat sektor properti sekaligus mempercepat realisasi pembangunan 3 juta unit rumah.
Pendanaan untuk Pengembang UMKM
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah menyediakan dana seperti KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun. Selain itu, ada dana sebesar Rp117 triliun untuk sisi permintaan, termasuk kredit untuk pengembang dengan plafon hingga Rp5 miliar. Sisanya, sebesar Rp13 triliun, dialokasikan untuk masyarakat dengan plafon kredit hingga Rp500 juta.
Program ini diperuntukkan bagi pengembang kecil dan menengah (UMKM), bukan pengembang besar. Ketua DPD Apersi Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menegaskan bahwa kredit ini sangat membantu pengembang UMKM. Dengan adanya pendanaan, pengembang dengan modal terbatas bisa membangun proyek perumahan.
“Selama ini bunga kredit untuk pengembang mencapai 12 persen, cukup berat. Dengan program baru ini, peluang untuk membangun perumahan rakyat semakin besar dan geliat ekonomi lokal juga ikut bergerak,” ujarnya.
Dampak Ekonomi yang Luas
Makhrus menilai dampak ekonomi dari program ini sangat luas karena sektor perumahan memiliki efek ganda terhadap lebih dari 150 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan seperti pasir, batu bata, besi, kaca, dan genteng.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai kreatif. Efeknya luar biasa, tidak hanya bagi pengembang, tetapi juga bagi masyarakat dan industri kecil.
Namun, dia juga menyampaikan bahwa pengembang masih menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama terkait kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meski sudah digratiskan di beberapa wilayah kecil, belum semua kota dan kabupaten di Jawa Timur menerapkannya secara penuh.
“Baru sekitar tujuh kota dan kabupaten di Jawa Timur yang benar-benar proaktif dalam penerapan BPHTB dan PBG gratis, seperti Kota Malang, Tulungagung, dan Kota Kediri,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan