Anggaran untuk Pembangunan Hunian Korban Bencana Sumatera
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi para korban bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, dana tambahan sebesar Rp 1,3 triliun masih akan dialokasikan pada tahun berikutnya.
“BNPB-nya masih ada. Sudah mengajukan Rp 1,6 triliun tambahan. Masih ada Rp 1,3 lagi triliun lagi tahun depan diperlukan,” ujar Purbaya saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki dana yang cukup untuk proyek pembangunan tersebut. Namun, pihaknya menunggu BNPB untuk membuat program detail terkait pembangunan hunian tersebut.
“Tahun depan dananya sudah, uangnya sudah ada, tinggal mereka buat program,” tambahnya. Menurut Menteri Keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan hunian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya di lokasi bencana akan mendorong peningkatan ekonomi secara signifikan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh menteri untuk segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana Sumatera. Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa instruksi tersebut diberikan saat Presiden mengadakan rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Ahad, 14 Desember 2025.
Kepala BNPB, Suharyanto, sebelumnya menyampaikan bahwa TNI dan Polri akan terlibat dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana. Huntara tipe 36 akan dibangun dengan biaya sebesar Rp 30 juta per unit. Proses pembangunan huntara ini diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan menggunakan anggaran sebesar Rp 60 juta per unit.
Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kesiapan untuk mencabut atau mengurangi Hak Guna Usaha (HGU) sementara guna mempercepat proses pembangunan rumah tersebut. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujarnya dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Ahad, 7 Desember 2025 malam.
Pembangunan hunian ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Dengan alokasi dana yang cukup besar, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Selain itu, proyek ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah yang terkena dampak bencana.
Tinggalkan Balasan