mediaawas.com
– Video viral Presiden Prabowo mengangkat satu tangan dan satu jari di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Selain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ada juga Wakil Presiden Gibran dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Momen itu adalah saat melepas kepergian Presiden Prabowo Subianto ke Singapura, Minggu (15/6/2025).
Tindakan Presiden Prabowo terjadi ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawarkan tangan untuk menyalaminya, saat akan berpamitan.
Namun, tidak diketahui apa yang diucapkan presiden Prabowo saat itu.
Namun netizen menduga Prabowo enggan menyambut jabatan tangan Bahlil karena ada sesuatu sebab.
Dan ada pula menduga, Presiden Prabowo sedang marah dan memperingatkan Bahlil.
Insiden itu berawal saat para pejabat menyempatkan diri untuk hormat dan bersalaman dengan Presiden Prabowo seperti kebiasaan selama ini. Pertama, Wapres Gibran melakukan hal tersebut.
Kemudian ketika Menteri ESDM, Bahlil ingin menghormat dan ingin bersalaman, Presiden Prabowo tidak menunjukkan tangan untuk bersalaman. Hanya tangan Presiden Prabowo yang menunjuk Bahlil.
Meskipun tidak terdengar apa yang dikatakan Presiden, tampak mulut Prabowo Subianto mengucapkan beberapa kata untuk Bahlil.
Selanjutnya pada Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo masih menjabat tangan mereka.
Pemotongan pelepasan Presiden Prabowo oleh Gibran, Bahlil, Sufmi Dasco, dan Prasetyo Hadi tersebut beredar di media sosial. Namun, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak istana terkait momen tersebut.
Meskipun demikian, hal tersebut seolah-olah mengingatkan tentang dugaan yang disampaikan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, yang menyebut Prabowo Subianto mencium ‘kenakalan’ Bahlil.
Hal tersebut diungkap Said Didu saat mencoba membongkar mafia tambang nikel di Raja Ampat.
Dalam podcast bersama Abraham Samad, Said Didu menyebut bahwa rekayasa Bahlil telah tercium oleh Presiden Prabowo.
“Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik,” ungkap Said Didu.
“Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus. Pas kunjungan ke Gag kan langsung konferensi pers kan jika tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini,” terangnya.
Namun rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo.
“Sepertinya Presiden Prabowo membaca ‘ini memang nakal ini anak’,” terangnya.
Selain itu, Said Didu mengungkap PT Kawei Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma.
“Kawei itu milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga tapi saya lupa yang mana,” jelasnya.
“Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil.”
“Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan.”
“Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal. Ketahuan nakalnya, jadi dia mau menutupi kesalahan empat yang lain, karena ada sembilan naga di situ,” Ungkap Said Didu.
“Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo,” tegasnya.
Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial.
Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung.
Awalnya Bahlil menyebut pertambangan Nikel di Raja Ampat berjalan baik karena menyidak PT Gag.
Ternyata, pemerintah justru mencabut izin usaha empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
Berikut di antaranya, PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.
PT Gag adalah satu-satunya perusahaan yang lolos dari dugaan pelanggaran tersebut.
Tambang Raja Ampat Masih Sorotan
Diketahui, meski Presiden Prabowo Subianto telah mencabut 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, namun hingga saat ini polemik tersebut masih dibahas.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk mencabut empat IUP perusahaan pertambangan di Raja Ampat.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo Hadi dalam jumpa pers, Selasa (10/6/2025) lalu.
Keempat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut tersebut ialah:
1. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
PT Nurham
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
Dibongkar Said Didu
Terbaru, Mantan Sekretaris BUMN Said Didu membongkar adanya mafia tambang yang berada di balik polemik di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tersebut.
Bahkan, secara blak-blakan, Said Didu menyebut nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Raja Ampat.
Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam podcast di YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Kamis (12/6/2025), yang dikutip Wartakotalive.com.
Menurut Said Didu, jika tidak dibekingi oleh orang-orang kuat di negeri ini, mustahil pengusaha tambang bisa bebas menambang di Raja Ampat.
Said Didu cukup memahami sepak terjang mafia tambang ini, karena memang fokus di bidang tambang.
Dia pernah dipertimbangkan sebagai kandidat kuat untuk posisi Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada tahun 2015, namun gagal karena dihalangi oleh mafia tambang.
Saat itu, Said Didu bertekad, jika menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, akan membersihkan para mafia tambang tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Said Didu mencoba membongkar dalang di balik mafia pertambangan di Raja Ampat.
Said Didu juga menilai, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pertambangan ilegal yang telah terjadi di wilayah Papua tersebut.
Awalnya, Said Didu menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat ingin merekayasa.
Cara kerjanya, Bahlil membuat PT Gag Nikel Tbk tampil baik sehingga warga Indonesia tidak memperhatikan empat usaha tambang lainnya.
“Jika saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini adalah punya BUMN tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik,” ungkap Said Didu dikutip dari Tribunnews.com.
“Awalnya, saya menduga yang lain dibiarkan sementara yang lain merusak, sedangkan Gag berada di luar geoparknya Raja Ampat. Jadi saya menduga, skenario Bahlil kalau Gag diperiksa dan bagus, berarti yang lainnya bagus,” katanya.
“Sesampai di Jakarta, langsung konferensi pers kalau tidak ada masalah untuk menutupi yang empat ini,” tambahnya.
Namun, rekayasa Bahlil disebut Said Didu tercium oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sepertinya Presiden Prabowo membaca ‘ini memang nakal ini anak’,” ujarnya.
Selain itu, Said Didu mengungkap PT Kawei Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang IUP-nya dicabut adalah milik sembilan naga, Aguan atau Sugianto Kusuma.
“Kawei itu kan milik Aguan. Ada satu lagi sembilan naga juga, tapi saya lupa yang mana,” jelasnya.
“Jadi saya bilang, ini skenarionya. Menarik, dia dipanggil ke Hambalang, ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkab dan Setneg yang mengumumkan (pencabutan izin) bukan Bahlil,” lanjut Said Didu.
“Nah lihat saat Bahlil kemarin (dulu) kita di birokrat tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Kemarin dia mencoba menafsirkan, akhirnya Teddy melototi dia terus kan,” imbuhnya.
“Jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal,” ujarnya lagi.
“Diketahui dia nakal, jadi dia ingin menutupi empat kesalahan lainnya, karena ada sembilan naga di sana,” Ungkap Said Didu.
“Ini skenario yang kebuka oleh Prabowo,” tegasnya.
Tentang perizinan, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang.
Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini.
“Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan Menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang, itu adalah menteri yang berpengaruh,” tegas Said Didu.
“Itu dua kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Mengubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu tiga hari,” jelasnya.
Abraham Samad juga membenarkan perubahan Undang-Undang tersebut.
“Betul saya ingat,” ujar mantan Ketua KPK itu.
Said Didu juga mengingatkan bahwa saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah, hal itu semua memudahkan perusahaan pertambangan, karena tidak perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
“Then after that it’s still insufficient, the Job Creation Law was amended so that Environmental Impact Assessment (EIA) is no longer required anymore,” he said.
“Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini,” tegasnya.
“Oleh karena itu kepada seluruh rakyat Indonesia, sudahlah Jokowi memang ini menjual negara ini,” ucapnya berkali-kali.
Tidak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.
“Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua,” jelasnya.
Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia.
Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi sendiralah, Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN.
“Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan,” tegas Said Didu.
“Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, kewenangannya dicabut. (Saat itu) izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, yang pada saat itu adalah Bahlil. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhut ke Bahlil mulai 2022,” jelasnya.
Said Didu menegaskan bahwa sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.
Said Didu juga meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua tindakan yang dilakukan oleh Bahlil.
Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial.
Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung.
Hasilnya, empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut.
Berikut di antaranya: PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.
(*/ mediaawas.com)
Artikel ini sebagian sudah tayang di
WARTAKOTALIVE.COM
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Berita Google
Ikuti juga informasi lainnya di
Facebook
,
Instagram
dan
Twitter
dan
Saluran WA
Berita viral lainnya di
Tribun Medan
Tinggalkan Balasan