Partai NasDem Tanggapi Isu OTT Bupati Kolaka Timur
Partai NasDem memberikan respons terhadap isu yang menyebutkan bahwa Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengikuti rapat kerja nasional (rakernas) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 7 Agustus 2025. Respons ini disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di sela-sela persiapan rakernas.
Pernyataan Bendahara Umum DPP NasDem
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan penyelidikan yang dilakukan KPK. Namun, ia meminta lembaga antirasuah tersebut tidak membuat drama dalam penegakan hukum, terutama di ruang terbuka seperti media sosial.
“Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kami tidak tahu maksud dan tujuannya,” ujar Sahroni.
Sahroni menilai bahwa OTT seharusnya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Ia menilai pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai dengan fakta karena Abdul Azis sedang mengikuti agenda partai secara resmi.
Penolakan Terhadap Framing yang Menciptakan Guncangan Publik
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, juga menilai pernyataan KPK berpotensi menciptakan opini sesat. Ia menolak pola penegakan hukum yang bersifat dramatis dan menyasar figur tertentu, terlebih menjelang agenda internal partai.
“Yang kami tolak adalah drama. Mari kita hormati proses hukum dengan asas praduga tak bersalah. Hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan. Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti rakernas,” kata Rudianto.
Tanggapan Sekretaris Jenderal DPP NasDem
Sekretaris Jenderal DPP NasDem, Herwami Taslim, menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, ia tidak merespons apakah partai akan memberikan bantuan atau pendampingan hukum kepada Abdul Azis.
“Kami menghormati proses hukum,” kata Hermawi lewat pesan singkat kepada Tempo, 8 Agustus 2025.
Pembantahan Bupati Kolaka Timur
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, membantah kabar bahwa dirinya terjerat OTT. Ia menyatakan baru mengetahui informasi tersebut beberapa jam sebelumnya, dan menyebut banyak pihak di sekitarnya langsung menyampaikan keprihatinan.
“Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat,” ujar Azis.
Penjelasan KPK
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa lembaganya melakukan OTT terhadap kepala daerah di wilayah Sulawesi Tenggara. Ia menyebut kepala daerah tersebut diamankan bersama sejumlah pihak di sebuah rumah makan di Makassar dalam kasus dugaan suap. Namun hingga kini, KPK belum menyebut secara resmi nama-nama pihak yang dimaksud dalam OTT tersebut.
Tinggalkan Balasan