Momentum Tahun 2025 dalam Tata Komunikasi Pemerintah
Tahun 2025 dianggap sebagai momen penting dalam sejarah tata komunikasi pemerintah, terutama setelah fase bulan madu politik yang berlangsung sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seiring dengan dinamika politik dan meningkatnya ekspektasi masyarakat, beberapa tantangan komunikasi mulai muncul.
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, menyatakan bahwa masalah utama dalam pemerintahan bukan hanya terkait kebijakan, tetapi juga buruknya komunikasi pemerintah dalam merespons realitas publik. Ia menilai bahwa banyak kebijakan yang baik dan mulia justru tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah dan masyarakat.
Pada Januari 2025, masih berada dalam fase bulan madu pasca-pembentukan kabinet pada Oktober 2024. Namun, dinamika politik internal dan peningkatan ekspektasi publik membuat fase ini mulai menunjukkan retakan. Meski Presiden Prabowo berhasil menjaga stabilitas dengan merangkul kelompok dan tokoh yang sebelumnya kritis, komunikasi tetap menjadi titik lemah pemerintahan.
Masalah-Masalah Utama dalam Komunikasi Pemerintah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu isu yang disoroti adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun konsepnya dinilai populis dan inklusif, program ini menghadapi berbagai kendala teknis. Saat kasus keracunan muncul, respons pemerintah justru lebih bersifat membela daripada memberikan penjelasan jujur tentang masalah dan solusi yang tepat.
Kurang Empati dalam Menangani Bencana
Selain itu, pola komunikasi pemerintah dalam merespons bencana juga dinilai bermasalah. Karim menilai bahwa pemerintah sering kali lebih fokus pada narasi besar, sementara kebutuhan empatik korban di lapangan sering kali diabaikan. Dalam situasi bencana, masalah terbesar bagi korban bukanlah ombak atau angin, melainkan perasaan ditinggalkan. Ketika komunikasi negara tidak hadir dengan empati, kepercayaan publik bisa runtuh.
Kebijakan Amnesti Koruptor
Kebijakan pemberian amnesti kepada tokoh-tokoh kontroversial juga menjadi sorotan. Karim menilai kebijakan ini semakin memperlihatkan buruknya komunikasi pemerintah karena minimnya penjelasan yang rasional dan terbuka, terutama di tengah persepsi publik bahwa korupsi merupakan musuh bersama.
Gerakan Mahasiswa Pasca-Reformasi
Buruknya komunikasi pemerintah juga dipertegas oleh gelombang gerakan kampus pada Agustus–September lalu. Gerakan tersebut disebut sebagai gerakan mahasiswa terbesar pascareformasi. Gerakan ini menjadi sinyal kuat bahwa ruang kritik moral masih hidup dan menuntut kehadiran negara yang lebih jujur dalam berkomunikasi.
Perbedaan Gaya Komunikasi dan Keberanian Pemerintah
Menurut Karim, perbedaan gaya komunikasi antarpemimpin bukanlah persoalan utama. Yang lebih penting adalah keberanian pemerintah untuk mengakui masalah dan hadir secara nyata di tengah publik. Ia menegaskan bahwa bagaimana seseorang berlayar di tengah gelombang bukanlah hal utama, tetapi apakah mereka masih punya keberanian untuk memegang kemudi.
Tinggalkan Balasan