Gubernur Jawa Tengah Tekankan Trans Jateng sebagai Layanan Umum, Bukan Bisnis
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Bus Trans Jateng yang dikelola pemerintah tidak ditujukan untuk kepentingan bisnis. Meskipun nantinya akan diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), prinsip utama dari layanan ini tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD),” ujar Luthfi saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jawa Tengah di kantornya pada Jumat (21/11).
Menindaklanjuti arahan gubernur, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko menyatakan bahwa pengelolaan Trans Jateng terus ditingkatkan. Sejak dimulai pada 2017 hingga 2025, perkembangan layanan ini menunjukkan tren positif yang signifikan.
“Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelas Arif.
Integrasi dengan Moda Transportasi Lain
Arif menambahkan, ke depannya Bus Trans Jateng akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain, termasuk angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” ujarnya.
Target integrasi ini direncanakan tercapai pada 2027, sehingga layanan transportasi bisa menjangkau semua jenjang, mulai dari subregional hingga desa. Dengan pendekatan ini, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan meningkat secara signifikan.
“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” tambah Arif.
Koridor dan Jumlah Armada Trans Jateng
Sejak diluncurkan pada 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan 7 koridor dengan 115 bus dan melayani 40% kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koridor-koridor tersebut mencakup:
- Semarang–Bawen
- Purwokerto–Purbalingga
- Semarang–Kendal
- Solo–Sragen
- Magelang–Purworejo
- Semarang–Grobogan
- Sukorejo–Surakarta–Wonogiri
Dengan perluasan layanan, target pada 2030 adalah memperluas layanan menjadi 12 koridor, yang akan menjangkau 62,86% wilayah Jawa Tengah.
Fokus pada Pelayanan Masyarakat
Penerapan PPK BLUD bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, seluruh pengelolaan tetap berfokus pada pelayanan masyarakat, bukan pada keuntungan ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan rencana pengembangan yang terstruktur, Trans Jateng diharapkan dapat menjadi solusi transportasi yang andal dan berkelanjutan bagi warga Jawa Tengah.
Tinggalkan Balasan