Pengurus DPP PEPAKSI melakukan Rapat Koordinasi tanggal 18-20 Oktober 2022 di Jakarta
ForumNusantaranews.com- Para kepala desa yang telah menyelesaikan tugasnya karena program periodesasi pemerintah, maka mereka berharap agar pengalaman serta pengetahuan yang mereka miliki bisa bermanfaat memberikan sumbangsih pada para penerus pemimpin desa selanjutnya.
Untuk itu dibentuk wadah yang bisa mengakomodir gagasan serta ide yang bisa saling memberikan masukan demi pembangunan yang dimulai dari desa, yang berada di seluruh Indonesia.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Purna Bhakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (PEPAKSI) sebagai Ketua Umum, Dr. H. Sindawa Tarang SH. MM. MH. (Mantan Kades dari Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan), dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. Drs. H. Abd. Hadi SH., MH (Mantan Kades dua periode dari Kabupaten Lamongan Jawa Timur) yang juga pendiri Apdesi ini.
Menurut ketua DPP bidang organisasi dan kelembagaan, Drs. H. Akhmad Khidir M.Si. saat dikonfirmasi disela-sela rapat DPP PEPAKSI menjelaskan bahwa kepengurusan sudah terbentuk di seluruh Indonesia.
“Anggota Pepaksi sudah terbentuk di seluruh Indonesia dengan anggota 110.123 orang dari 74.916 desa, namun masih ada yang belum menjadi anggota, diantaranya para purnabakti kades yang berada di daerah pegunungan Papua.” terangnya.
Khidir menjelaskan bahwa pengurus Pepaksi adalah merupakan para purnabakti kepala desa yang juga pernah menjadi pengurus APDESI, PARADE NUSANTARA, PAPDESI dan pengurus forum organisasi kepala desa lainnya di semua tingkatan.
“Kita tidak melihat darimana mereka berasal, kita telah komimen membangun kebersamaan sesama purnabakti untuk tetap eksis berjuang dan berkontribusi besar untuk kemajuan desa bangsa dan negara. Pepaksi juga mendorong perjuangan teman di APDESI, PAPDESI, AKSI, PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS dan organisasi desa lainnya, demi kemajuan desa di Indonesia.” tegasnya.
Organisasi Pepaksi memiliki tujuan, yakni untuk menampung dan mewadai para mantan kepala desa seluruh Indonesia, memberi solusi dan memberikan advokasi kepada mantan kepala desa yang terjerat masalah hukum, memberi peluang kepada mantan kepala desa yang menginginkan untuk maju mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD.
Selanjutnya, Pepaksi berharap pemerintah agar memperhatikan insan purnabakti, dimana kepala desa dalam memberikan informasi mengenai wilayah desanya karena mereka ini yang sudah mengenal karakter serta kondisi dan adat istiadat yang sebenarnya.
Kemudian, ketua umum DPP PEPAKSI, Sindawa Tarang mengatakan, pengabdian kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan seharusnya dapat dihargai oleh negara atau daerah. Untuk itu melalui Pepaksi akan memperjuangkan nasib dari anggotanya.
Bung ST, sapaan akrab Sindawa Tarang, mengungkapkan, bahwa para kepala desa purnabakti seharusnya ada perhatian dari pemerintah seperti para perangkat serta aparatur yang lain. Untuk itu PEPAKSI akan memperjuangkan nasib anggotanya.
“Sampai saat ini, jangankan uang purnabakti atau yang sejenisnya. Bahkan, kertas selembarpun sebagai penghargaan ucapan terima kasih tidak pernah diberikan oleh negara maupun daerah.” tandasnya.
Padahal Dari tingkat desa semua Pembangunan dan kesuksesan roda pemerintahan diawali, sehingga tidak ada salahnya jika perangkat desa dan khususnya yang sudah purna pun dapat perhatian.
“Oleh karena itu, mereka yang sudah berjasa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pembinaan kantibmas selayaknya diapresiasi oleh pemerintah untuk diberikan tali asih purnabakti dan sejenisnya, demi rasa keadilan,” pungkas mantan ketua umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dua periode itu./FNnews/Ari.
Tinggalkan Balasan