Penolakan PGRI Kota Semarang terhadap Keterlibatan Guru dalam Mencicip Menu MBG
PGRI Kota Semarang menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah daerah yang ingin melibatkan guru dalam mencicipi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Ketua PGRI Kota Semarang, Nur Khoiri, tugas utama guru dalam program ini seharusnya hanya menerima dan mendistribusikan makanan kepada para siswa.
“Guru ini kasihan kalau harus ikut mencicipi. Kalau ada masalah keracunan, masyarakat pasti menyalahkan sekolah, padahal guru hanya menerima dan mendistribusikan,” ujar Nur Khoiri pada Kamis (2/10/2025).
Menurut Nur, standar operasional prosedur (SOP) harus diterapkan untuk memastikan keamanan MBG sebelum disajikan kepada para siswa. Ia menilai bahwa meminta guru mencicipi menu MBG sebelum dibagikan sama saja dengan menempatkan mereka dalam risiko.
“Jangan buru-buru mencicipi. Kalau sudah masuk ke tubuh, risikonya bisa membahayakan guru,” tambah Nur.
Meski secara persentase kasus dugaan keracunan MBG terbilang kecil, Nur menekankan bahwa jaminan keamanan makanan harus tetap menjadi prioritas. “Ini nyawa manusia, jangan coba-coba. Tidak bisa hanya dilihat dari angka persentase. Satu saja ada yang keracunan, itu tetap masalah besar,” ujarnya.
Upaya Pemkot Semarang dalam Mengantisipasi Keracunan MBG
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana melibatkan guru sebagai pencicip menu MBG sebelum dibagikan kepada para siswa. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan yang marak terjadi di berbagai daerah beberapa waktu terakhir.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kasus dugaan keracunan MBG di Kota Semarang. Namun, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipasi. “Saat ini sedang kami koordinasikan dengan satgas dan koordinator dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” kata Bambang pada Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh bersama Satgas MBG. Proses pemantauan akan dilakukan dari mulai proses pengolahan hingga distribusi makanan ke sekolah.
Bambang menambahkan bahwa peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga akan diperkuat untuk membantu pengawasan pelaksanaan MBG. “Nanti peran UKS juga akan dikuatkan untuk mengawasi keamanan MBG, bersama Dinkes dan Dinas Ketahanan Pangan,” ujarnya.
Dia pun mendorong SPPG untuk segera mengurus sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan dan perizinan lain melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal itu dilakukan guna memperkuat jaminan keamanan MBG.
Tinggalkan Balasan