mediaawas.com
Berikut adalah profil Iqbal Damanik yang video debatnya menjadi viral di media sosial.
Iqbal Damanik yang merupakan aktivis lingkungan itu disebut Ketua PBNU bersikap Wahabi karena menolak tambang nikel Raja Ampat.
Kini Iqbal pun menuai dukungan sementara ucapan Ketua PBNU soal wahhabi lingkungan sontak dikecam.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, menjadi sorotan publik setelah menyebut aktivis lingkungan yang menolak tambang nikel di Raja Ampat sebagai Wahhabi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ulil saat berdebat dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam sebuah tayangan di Kompas TV.
Potongan video debat mereka kemudian viral dan dibagikan berulang kali oleh sejumlah akun di media sosial.
Dalam video “[FULL] Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya | ROSI” Iqbal Damanik meminta Gus Ulil menyajikan satu contoh pun tidak ada dari daerah penambangan di Indonesia yang berhasil mengembalikan ekosistem ke kondisi semula.
“Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya,” tantang Iqbal.
Menanggapi hal itu, Ulil membalas dengan pertanyaan mengapa hal tersebut menjadi perhatian utama.
Dia kemudian memberikan analogi tentang perubahan lingkungan di kampung halamannya akibat pertumbuhan penduduk.
Bukan begitu, ini saya ambil analogi lain. Waktu kecil di kampung saya, saya menikmati ekosistem yang baik.
Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu,” kata Ulil.
Iqbal kemudian membantah argumen tersebut.
Menurutnya, kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan tidak bisa disamakan dengan perubahan karena pertumbuhan penduduk.
“Karena ekskavator bersama manusia, emisi yang dihasilkan berbeda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon dalam sehari. Tapi ekskavator bisa menebang ribuan hektar dalam sehari,” jelas Iqbal.
Menanggapi pernyataan itu, Gus Ulil kemudian menyebut sikap Iqbal sebagai bentuk “wahabisme”.
“Ini yang saya sebut dengan wahabisme,” ujar Ulil.
“Wahabisme itu berarti seperti ini, orang Wahhabi sangat ingin menjaga keaslian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali,” lanjutnya.
“Harus puritan. Nah, saya mengatakan, teman-teman lingkungan ini terlalu ekstrem, seperti menolak sama sekali pertambangan, karena industri ekstraksi selalu berbahaya dan itu berbahaya.” ujarnya.
Iqbal Damanik pada akhirnya pertanyaannya mengatakan berapa pentingnya menjaga lingkungan.
Ada generasi setelah kita begitu, saya sebagai seorang bapak yang punya anak, saya merasa punya tanggung jawab kepada anak saya, bahwa anak-anak saya dan anak-anak lain di dunia ini memiliki hak untuk hidup yang layak, ruang hidup yang layak, lingkungan yang bersih, dan itu dijamin oleh konstitusi.
“Kenapa atas dasar pembangunan, kita mau melanggar konstitusi dan kita membuat kesalahan dengan berbuat dosa-dosa di awal terhadap anak cucu kita?” tegasnya.
Setelah video debat dengan Gus Ulil menjadi viral, kini Iqbal Damanik mendapat banyak dukungan.
Dukungan tersebut diberikan oleh warganet melalui komentar di akun Instagram pribadi @bgdamanik.
Sebagian netizen mengaku setuju dengan pernyataan-pernyataan Iqbal Damanik.
Di sisi lain, pernyataan Ulil tersebut menuai respons luas dari warganet.
Video debat tersebut bahkan ikut dikomentari oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Susi merespons unggahan akun @ARSIPAJA yang memposting ulang potongan video Ulil.
Video yang diunggah pada Minggu (15/6/2025) pukul 11.00 WIB itu telah ditonton lebih dari 291 ribu kali dan mendapat berbagai komentar.
“Ini gblk banget deh,” tulis Susi dalam kolom komentar.
Komentar serupa juga disampaikan oleh akun @anekchandesu.
“Itu adalah nikmat yang diberikan Allah, maka kita bisa menghabiskannya.” Astaghfirullah, sungguh menyedihkan pikirannya. Padahal benar, tidak semua nikmat bisa kita manfaatkan, tetapi ada yang harus dijaga dan diwariskan. Namun, mereka yang sudah terkena dampak uang tambang akan kehilangan akal sehat. Negara ini hancur,” tulisnya.
Sementara itu, akun @princesmp menilai pernyataan Ulil tidak pantas keluar dari sosok yang menjabat ketua organisasi keagamaan besar seperti PBNU.
“Malu pada NU. Bisa-bisanya orang seperti ini menjadi ketua. Jelas terlihat bagaimana representasi salah satu ormas keagamaan besar ini dan membenarkan stigma negatif itu benar,” tulisnya.
Sosok Iqbal Damanik
Iqbal Damanik adalah juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Di akun LinkedIn-nya, Iqbal mendeskripsikan dirinya sebagai seorang aktivis tangguh yang biasa bekerja di bidang advokasi hak masyarakat dan lingkungan hidup.
Dia juga mahir dalam melakukan penelitian, memiliki pengalaman bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengkaji kasus-kasus korupsi Pertanahan dan Kehutanan di Kalimantan Timur, dan Studi Latar Belakang RPJMN (Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di sektor kehutanan.
Integritas dan cintanya terhadap lingkungan hidup membuatnya terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup.
Belakangan nama Iqbal Damanik ramai diberitakan media nasional karena menolak keras tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pihak Greenpeace Indonesia mengingatkan, jika pertambangan nikel terus dibiarkan, kawasan ini bisa rusak parah.
Iqbal mengungkapkan, pemerintah kurang menanggapi aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap kelestarian lingkungan hidup di Raja Ampat.
“Pertanyaan mendasarnya dari kita semua adalah apakah kita mau nunggu Raja Ampat hancur dulu baru kita bertindak? Apakah kita mau lihat dulu Raja Ampat ini hancur sehingga tidak lagi ada tempat wisata, baru kita bilang, ‘Wah, Raja Ampat sudah hancur.’ Baru kita boleh menutup atau kemudian baru kita bilang bahwa perusahaan ini melanggar aturan,” ungkap Iqbal dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, penambangan nikel di pulau di Kabupaten Raja Ampat sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Dia juga menanyakan mengapa pemerintah dan DPR tidak menaati undang-undang yang ada.
“Ini konstitusi yang sedang dilanggar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Lebih detail setelah undang-undang kan kita punya peraturan menteri. Di peraturan menteri tahun 53 itu secara jelas, untuk pulau-pulau kecil ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan ada yang boleh dengan syarat. Di pulau-pulau kecil dia 100 km⊃²; atau 10.000 hektar itu secara jelas bahwa pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh ditambang dengan alasan apapun,” ungkapnya.
Iqbal kemudian merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol bahwa Pulau Gag menjadi pengecualian untuk kegiatan pertambangan.
Sebelumnya, Hanif mengatakan, Pulau Gag menjadi pengecualian karena dikelola oleh PT GN, salah satu dari 13 perusahaan yang mendapat izin khusus untuk menambang di kawasan hutan lindung melalui UU No. 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2004.
Iqbal mengatakan hal itu membuktikan tidak ada orkestrasi kepemimpinan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan sudah jelas kawasan lindung. Kalau kemudian sudah jelas kawasan lindung, Kementerian Kehutanan punya hak untuk menerbitkan apakah penggunaan pemanfaatan kawasan hutannya, persetujuan penggunaan kawasan hutannya boleh diberikan atau tidak,” katanya.
Menurut Iqbal, dalam konteks Raja Ampat, baik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup sama-sama memiliki peran.
“Safeguard-nya siapa? Safeguard-nya harusnya Lingkungan Hidup gitu, tapi lingkungan hidupnya bilang minor saja gitu ya. Ini yang harusnya Pak Menteri lihat mau sebesar apa dulu kerusakan baru bertindak gitu kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu,” katanya.
Artikel ini telah tayang di
Tribunbengkulu.com
(*/ mediaawas.com)
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya
Berita Google
Ikuti juga informasi lainnya di
Facebook
,
Instagram
dan
Twitter
dan
Saluran WA
Berita viral lainnya di
Tribun Medan
Tinggalkan Balasan