Program MBG Berjalan Lebih dari Setengah Tahun, Banyak Pelajar Masih Keracunan

Program Makan Bergizi Gratis Masih Menghadapi Tantangan Serius

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama lebih dari enam bulan sejak diresmikan pada 6 Januari 2025, masih menghadapi berbagai tantangan. Meski menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program ini terus diwarnai dengan masalah serius yang menimbulkan kekhawatiran.

Beberapa waktu lalu, sebanyak 220 siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kejadian tersebut memaksa para siswa tersebut harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Di tempat lain, yaitu Magelang, Jawa Tengah, ditemukan belatung dalam lauk MBG yang diberikan kepada pelajar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses pengadaan dan distribusi makanan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa kejadian-kejadian seperti ini mencerminkan kelalaian yang terus berulang. Ia menilai, baik pihak penyedia makanan maupun pemerintah sebagai pengawas tidak cukup waspada dalam menjalankan program ini.

“Seakan keracunan demi keracunan yang telah banyak memakan korban tidak memberi pelajaran berarti untuk terus berbenah diri,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (28/7). Ia menegaskan bahwa korban keracunan MBG tidak bisa dianggap sebagai error statistik yang bisa dikesampingkan demi mengklaim keberhasilan program secara keseluruhan.

Menurutnya, masalah ini bukan hanya tentang angka, tetapi lebih pada kesehatan fisik anak-anak yang merupakan penerus bangsa. Ia menekankan pentingnya penanganan yang lebih serius terhadap kejadian-kejadian ini.

Charles juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG. Ia menilai BGN harus mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai. “BGN harus segera mencabut izin SPPG yang terbukti lalai sehingga membahayakan keselamatan anak-anak kita. Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi!” tegasnya.

Selain itu, ia mengkritik pendekatan BGN yang dinilainya terlalu fokus pada jumlah penerima manfaat tanpa memperhatikan kualitas makanan yang diberikan. “Perlu diingat bahwa yang paling utama adalah kualitas dari manfaat BMG itu sendiri. Buat apa menjangkau sebanyak-banyaknya, kalau yang diberikan tidak layak konsumsi, bahkan membahayakan?” paparnya.

Charles juga menyampaikan bahwa ada kesepakatan hasil rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di mana disepakati BPOM akan dilibatkan aktif dalam pengawasan MBG di seluruh daerah. Namun, dari kejadian-kejadian terakhir, tampaknya kesepakatan ini belum sepenuhnya dijalankan.

“Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat,” pungkasnya. Ia menegaskan bahwa partisipasi BPOM dalam pengawasan program ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.