Protes terhadap Pemotongan Trotoar di TB Simatupang, Jakarta
Pemotongan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta, guna mengatasi kemacetan, telah memicu berbagai bentuk protes keras dari masyarakat. Salah satu kelompok yang mengecam kebijakan ini adalah Koalisi Pejalan Kaki dan Road Safety Association. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai langkah mundur yang bertentangan dengan visi Jakarta sebagai kota global.
Alasan utama pemerintah DKI Jakarta untuk memotong trotoar adalah agar lalu lintas kendaraan bermotor lebih lancar. Namun, kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di negara-negara maju seperti Tokyo, Singapura, dan Seoul, infrastruktur pejalan kaki menjadi prioritas utama dalam perencanaan kota. Di kota-kota tersebut, hampir seluruh jalan utama dilengkapi dengan trotoar yang layak. Sementara itu, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 8,7% jalan di Jakarta memiliki trotoar yang memadai.
Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara retorika pemerintah dan realitas di lapangan. Pemotongan trotoar tidak hanya melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga bertentangan dengan komitmen internasional terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin transportasi berkelanjutan dan akses setara bagi semua warga. Trotoar, menurut para aktivis, bukanlah fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi.
Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB, menyatakan bahwa kebijakan pemotongan trotoar yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dinilai salah dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional. Menurutnya, pengembangan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas NMT (lajur sepeda dan trotoar) adalah langkah yang tidak tepat.
Seharusnya, kemacetan di Jakarta dikelola dengan memberikan disincentive bagi pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor. Dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakan angkutan umum, sepeda, atau berjalan kaki. Hal ini bisa menjadi bagian dari kebijakan push and pull yang efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas.
Alfred Sitorus, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, menegaskan bahwa rencana penggusuran trotoar ini merupakan kemunduran dalam proses pembangunan transportasi berkelanjutan yang sudah dimulai sejak tahun 2000. Ia menyarankan agar pemerintah mencari solusi lain yang lebih berkelanjutan, seperti penerapan jalan berbayar (ERP/electronic road pricing) dan tarif parkir progresif di kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang. Solusi ini telah dikaji sejak tahun 2009/2010.
Koalisi Pejalan Kaki juga menyarankan masyarakat untuk lebih memanfaatkan angkutan umum masal yang tersedia di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan begitu, mereka dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan berkontribusi pada pengurangan kemacetan.
Beberapa isu terkait trotoar di Jakarta masih menjadi perhatian masyarakat. Contohnya, penggunaan motor di trotoar yang dianggap membahayakan pejalan kaki. Selain itu, ada kasus oknum polisi yang melakukan “salam tempel” di TB Simatupang dan mendapat sanksi. Masih ada pula informasi tentang trotoar di Jakarta Selatan yang dialihfungsikan menjadi area parkir mobil VIP.
Dengan berbagai isu ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama dalam menciptakan kota yang lebih nyaman dan aman bagi semua pengguna jalan.
Tinggalkan Balasan