Demonstrasi Besar-Besaran Mengguncang Iran
Demonstrasi besar-besaran terus berlangsung di Iran sejak akhir Desember lalu. Awalnya muncul karena masalah ekonomi, kini protes berkembang menjadi ekspresi kemarahan publik terhadap pemerintah. Situasi ini dinilai sebagai tantangan terberat bagi rezim ulama sejak Revolusi Islam 1979.
Pertama kali meletus di Teheran pada 28 Desember 2025, demonstrasi dimulai oleh para pedagang dan pemilik toko yang melakukan mogok kerja. Pemicunya adalah penurunan tajam nilai mata uang Iran terhadap dolar AS, mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Sejak saat itu, protes menyebar cepat ke berbagai wilayah.
Lembaga pemantau HAM, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan bahwa demonstrasi telah terjadi di lebih dari 280 lokasi di 21 dari 31 provinsi di Iran. Eskalasi situasi justru meningkat, dengan otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet nasional pada 9 Januari. Akses komunikasi lumpuh, beberapa penerbangan dibatalkan, dan media lokal hanya bisa memperbarui berita secara terbatas. Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan arus informasi dan koordinasi massa.
Banyak pengamat menilai situasi ini sebagai ujian terbesar bagi kepemimpinan ulama Iran sejak Ayatollah Ruhollah Khomeini mendirikan negara teokrasi Syiah lebih dari empat dekade lalu.
Tekanan Ekonomi Bertahun-Tahun
Masalah ekonomi di Iran bukanlah hal baru. Namun tekanan semakin berat setelah Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi pada 2018. Pada masa itu, Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional. Kondisi ekonomi semakin memburuk setelah sanksi PBB kembali diberlakukan pada September 2025, disusul konflik bersenjata selama 12 hari pada Juni tahun lalu ketika Israel dan AS melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas nuklir Iran.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan menolak tuduhan pengembangan senjata nuklir. Namun dampak gabungan sanksi, konflik, dan kebijakan dalam negeri membuat ekonomi Iran terpuruk lebih dalam. Inflasi tahunan kini bertahan di kisaran 40 persen, dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau bagi masyarakat.
Harga minyak goreng, daging, beras, hingga keju melonjak tajam dalam waktu singkat. Situasi ini dirasakan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Shirin, ibu rumah tangga berusia 45 tahun dari Kermanshah, mengatakan bahwa harga satu baki telur naik dari 280.000 toman menjadi 500.000 toman, atau sekitar Rp 180.000. Sementara harga minyak goreng lima kilogram meningkat drastis dari 470.000 toman (sekitar Rp220.000) menjadi 1,2–1,4 juta toman, setara Rp 480.000–Rp560.000.
Kebijakan Pemerintah Picu Kekhawatiran Baru
Di tengah situasi ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan kebijakan yang justru menambah kecemasan publik. Pemerintah memutuskan menghentikan pemberian kurs valuta asing bersubsidi bagi importir barang. Sebagai gantinya, negara akan menyalurkan subsidi bulanan langsung kepada setiap warga. Namun banyak pihak menilai kebijakan ini berisiko mendorong pedagang menaikkan harga, terutama ketika aturan tersebut mulai berlaku pada 10 Januari.
Tekanan ekonomi sebelumnya juga meningkat setelah Iran memperkenalkan skema harga baru bahan bakar bersubsidi, yang menaikkan harga bensin nasional dan mempersempit daya beli masyarakat. Tak mengherankan jika tuntutan demonstran kini tak lagi sebatas soal ekonomi. Di sejumlah kota, massa mulai meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah, menandakan pergeseran protes ke ranah politik.
HRANA mencatat bahwa hingga 8 Januari, demonstrasi telah terjadi di sedikitnya 46 kota di 21 provinsi, dan jumlah itu terus bertambah. Dengan krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda mereda, pembatasan informasi oleh pemerintah, serta meluasnya tuntutan politik, Iran kini berada di persimpangan berbahaya antara stabilitas dan gejolak berkepanjangan.
Tinggalkan Balasan