Kritik Terhadap Retret Pejabat NTT yang Dinilai Tidak Efektif
Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), menyoroti kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait pelaksanaan retreat 300-an pejabat. Ia menilai bahwa pengeluaran anggaran untuk kegiatan tersebut dinilai sia-sia dan tidak sesuai dengan kondisi fiskal provinsi yang sangat terbatas.
Menurutnya, Gubernur NTT Imanuel Melkades Laka Lena seharusnya lebih sensitif terhadap isu-isu publik yang sedang berkembang. Sebelumnya, telah terjadi protes terkait Peraturan Gubernur mengenai tunjangan DPRD dan juga terkait retret pejabat di tingkat nasional. Arman menegaskan bahwa kebijakan atau program yang diambil harus sejalan dengan dinamika masyarakat, bukan bertentangan dengannya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini, kapasitas fiskal Provinsi NTT sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menawarkan solusi alternatif yang jauh lebih efektif dalam membangun birokrasi yang lincah. Solusi tersebut mencakup manajemen talenta berbasis sistem merit, yaitu penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kompetensi, kepakaran, dan pengalaman kerja. Proses mutasi, promosi, dan demosi jabatan disesuaikan dengan kompetensi dan kinerja dalam jabatan.
Selain itu, Arman menjelaskan bahwa kebijakan insentif dan disinsentif juga perlu diterapkan. Insentif dapat berupa tunjangan kinerja atau promosi jabatan, sementara disinsentif meliputi penurunan jabatan atau pemotongan tunjangan kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja pegawai pemerintahan meningkat, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas.
Arman menekankan bahwa kegiatan seperti retreat yang menghabiskan anggaran besar tidak tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sulit. Ia menilai bahwa para pejabat seharusnya lebih fokus pada program-program yang sudah dijanjikan, bukan hanya melakukan kegiatan refleksi yang tidak memberikan dampak nyata.
Penyebab Pelaksanaan Retreat di Universitas Pertahanan Belu
Dalam hal lokasi pelaksanaan retreat, Arman menyebut bahwa Gubernur Laka Lena hanya meniru pola yang sudah ada sebelumnya. Ia menduga bahwa ada arahan dari pihak tertentu, mungkin dari pemerintah pusat. Menurutnya, tidak hanya kepala daerah, tetapi juga menteri dan beberapa asosiasi usaha sering kali melaksanakan retreat dengan model yang sama, terutama di lingkungan militer.
Ia menambahkan bahwa di beberapa daerah lain, kegiatan seperti ini bisa dilakukan karena memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar. Namun, di NTT, anggaran satu miliaran rupiah digunakan untuk kegiatan yang dinilai tidak bermanfaat.
Kritik dari Ombudsman NTT
Secara terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan retreat tersebut. Ia menilai bahwa kegiatan ini tidak pantas dilakukan di tengah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT yang masih jauh dari target. Target PAD tahun 2025 adalah Rp2,8 triliun, namun hingga pertengahan tahun ini realisasinya baru mencapai Rp442 miliar atau sekitar 24,94 persen.
Darius menilai bahwa para pejabat yang terlibat dalam kegiatan tersebut seharusnya sudah memiliki pengalaman pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Jika kurikulum retreat ini mirip dengan diklat kepemimpinan yang sudah ada, maka kegiatan ini tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka.
Kesimpulan
Kritik terhadap pelaksanaan retreat pejabat NTT mencerminkan ketidakpuasan terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak efektif. Selain itu, banyak pihak menilai bahwa kegiatan ini tidak sesuai dengan kondisi fiskal dan dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi secara efektif.
Tinggalkan Balasan