Sering Terjadi di Purwakarta, Bupati dan Wakil Bupati tidak Akur

Foto Ai

Forumnusantaranews.com- Isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta memang sering terjadi. Terbaru, Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin menjadi sorotan setelah Abang Ijo mengungkapkan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis sejak dilantik.

Pernyataan tersebut memicu perbincangan luas di media sosial dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai soliditas kepemimpinan di Kabupaten Purwakarta.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi dan Dadan Koswara juga pernah mengalami ketidakharmonisan. Anne Ratna Mustika dan Aming juga menjadi contoh lain dari pasangan bupati dan wakil bupati yang tidak akur.

Perbedaan gaya kepemimpinan dan latar belakang politik seringkali menjadi penyebab utama dari ketidakharmonisan tersebut.

Tarman Sonjaya, Ketua Aspirasi Masyarakat Purwakarta (Amarta) menilai bahwa perbedaan pandangan sebaiknya jangan sampai berlarut dan harus disampaikan langsung oleh keduanya selaku kepala daerah melalui forum resmi.

“Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Sinergi adalah kunci utamanya,” Kata Tarman, Sabtu 28 Februari 2026.

Dirinya berpesan, perbedaan pendekatan tidak berkembang menjadi hambatan dalam menjalankan pemerintahan.

“Soliditas pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan publik,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Tarman menyampaikan, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih rakyat dalam satu paket, sehingga mandat politik sejatinya melekat pada keduanya.

“Mereka harus bekerja sama bukan sebaliknya, ingat, sumpah yang mereka ucapkan saat mereka dilantik,”ucap Tarman.

Isu ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati ini menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi yang bijak di tengah masyarakat yang semakin kritis.

Stabilitas daerah dan keberlangsungan pembangunan sangat bergantung pada kepercayaan publik, yang salah satu penopangnya adalah komunikasi terbuka dan bertanggung jawab dari para pemimpin daerah.