PRMEDAN
— Protes terhadap pengelolaan Pelabuhan Angin Gunungsitoli semakin meningkat, setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyuarakan kekhawatirannya tentang biaya logistik yang tinggi, Jumat lalu.
Sekarang giliran Wakil Ketua I DPRD Kota Gunungsitoli, Ridwan Saleh Zega, yang angkat bicara dengan keras. Ridwan menegaskan bahwa masyarakat sudah lama mengeluhkan tentang harga yang tinggi di pelabuhan, baik untuk barang maupun penumpang.
Meskipun sebagian besar kutipan dilakukan secara resmi, beban biaya yang dikenakan dianggap kelewat batas dan menyesakkan rakyat Nias.
” Ini bukan sekadar soal pungli, tapi sistem retribusi yang bikin rakyat makin susah! Komisi III DPRD sudah pernah turun langsung dan sampaikan hal ini ke Pelindo, tapi sampai hari ini, nihil perbaikan!” kata Ridwan kepada wartawan Medan.pikiran-rakyat.com, Selasa, 17 Juni 2025.
Politikus dari Partai NasDem tersebut menyatakan bahwa struktur tarif yang dibiarkan tanpa evaluasi berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di Nias.
Menurutnya, sejumlah warga terpaksa mengurangi aktivitas perdagangan karena ongkos bongkar muat yang memberatkan.
Tidak hanya itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan yang amburadul dan mencoreng wajah pelayanan publik.
Ironisnya, kritik demi kritik seperti hanya angin lalu bagi manajemen Pelindo Gunungsitoli.
“Jika sudah seperti ini, bukan hanya evaluasi, tapi pergantian total manajemen Pelindo Gunungsitoli harus dilakukan. GM-nya sudah tidak layak memimpin,” tegas Ridwan.
Sikap tegas Ridwan seolah memperkuat pernyataan Gubernur Bobby Nasution yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa praktik kutipan liar dan biaya tidak wajar di pelabuhan berdampak langsung pada harga barang di Kepulauan Nias.
“Hal-hal yang ilegal kita berantas, tapi yang legal pun kalau membebani rakyat, harus kita pangkas! Jangan sampai masyarakat Nias terus jadi korban dari sistem yang salah urus,” ucap Bobby saat pelepasan KMP Jatra II di Gunungsitoli.
Ridwan menambahkan, keluhan masyarakat yang disampaikan ke Gubernur baru hanya sebatas permukaan.
Di balik itu, banyak warga enggan bersuara karena takut dipersulit saat mengurus pengiriman barang.
“Jika DPRD saja tidak ditanggapi, apalagi masyarakat kecil? Ini sistem yang membuat publik diam karena takut. Ini harus diubah,” kata Ridwan lagi.
Kini tekanan semakin meningkat dari dua arah, eksekutif provinsi dan legislatif kota. Mereka sama-sama mendorong agar Pelindo Pusat bertindak tegas dan mencopot General Manager (GM) Pelindo Gunungsitoli serta mengevaluasi semua tarif dan sistem pelayanan yang berlaku.
Media sosial pun ikut bergemuruh, tagar #CopotGMPELINDOGTOL merebak di kalangan warganet lokal.
Banyak yang mengeluh tentang biaya tambahan yang muncul tanpa transparansi, padahal pelabuhan adalah fasilitas negara, bukan milik pribadi.
” Ini bukan cuma soal lima ribu sampai lima belas ribu, tapi soal harga diri warga kepulauan! Kami berhak atas layanan yang layak dan adil! ” tulis akun @niasberani di salah satu unggahan viral.
Kini bola panas ada di tangan Pelindo Pusat, publik menanti apakah mereka akan bersih-bersih atau justru kembali memilih diam.
“If there is no action taken, this is tantamount to abandonment. And if left unchecked, we will be the ones to raise our voices louder!” concluded Ridwan, with an ultimatum in his tone. ***
Tinggalkan Balasan